KarawangNews.com – Forum PPPK 2024 Tahap 1 Karawang dengan tegas mengumumkan mereka akan menggelar aksi besar-besaran pada 18 Maret 2025 sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan TMT (Tanggal Mulai Tugas) serentak yang direncanakan pada tahun 2026.
Aksi ini tidak hanya akan diikuti oleh PPPK 2024 dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dari seluruh Indonesia, tetapi juga telah mendapat perhatian besar dari berbagai anggota DPR RI lintas fraksi dan komisi.
Aksi ini mendapat sorotan serius dari anggota DPR RI yang telah melontarkan kritik keras terhadap kebijakan tersebut. Beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi lintas komisi bahkan menyebutkan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah salah tafsir dalam menerapkan kebijakan TMT Serentak 2026, yang dinilai merugikan dan mengabaikan hak-hak tenaga honorer.
Kritikan ini mengirimkan sinyal yang jelas bahwa kebijakan ini perlu segera dicabut, bahkan para wakil rakyat di parlemen menegaskan, tidak ada alasan yang sah untuk menunda-nunda kebijakan ini lebih lanjut.
Koordinator Aksi Forum PPPK 2024 Tahap 1, Andri Yanto, dengan lantang menyatakan, kebijakan ini sudah sangat merugikan tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
"Kami tidak akan lagi menunggu! Kami mendesak agar kebijakan ini segera dicabut dan tidak ada lagi penundaan yang tidak jelas," kata Andri dalam pers release-nya, pada Jum'at (14/03/2025).
Lebih lanjut, Andri menegaskan Forum PPPK Karawang, berdasarkan masukan dan kritik yang sudah dilontarkan oleh anggota DPR di berbagai platform pemberitaan, jelas ada urgensi untuk mengambil langkah yang lebih adil dan segera memutuskan nasib tenaga honorer, khususnya yang sudah lulus pada seleksi PPPK 2024.
Saat ini, Forum PPPK Karawang sedang menunggu RDP lanjutan yang dijadwalkan dalam waktu dekat, oleh Komisi II DPR RI. RDP ini rencananya akan melibatkan KemenPAN-RB, Kemendagri dan Kementerian Keuangan secara langsung, untuk membahas lebih lanjut kebijakan TMT Serentak dan nasib PPPK 2024.
"Forum PPPK Karawang menunggu Instruksi Presiden (Inpres) dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kejelasan dan keputusan yang berpihak pada tenaga honorer yang telah lama mengabdi," ujarnya menegaskan.
Aksi besar pada 18 Maret 2025 akan menjadi puncak dari perjuangan ini. Forum PPPK Karawang menyatakan, aksi ini adalah langkah tegas dalam menuntut keadilan bagi tenaga honorer dan untuk memastikan bahwa hak- hak mereka tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi oleh kebijakan yang tepat.
"Kami menuntut kejelasan! Tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda kebijakan yang sudah sangat merugikan kami. Kami akan terus berjuang hingga kebijakan ini dibatalkan!" tutup Andri. [Red]
