 |
| Ustadz Sunarto. |
KarawangNews.com - Menjelang pergantian tahun baru 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus melakukan tindakan dan pengawasan ketat dalam mengatasi peredaran minuman keras (miras) juga prostitusi.
Hal ini disampaikan Ketua Forum Aktivis Islam (FAIS), Ustadz Sunarto, mendesak Pemkab Karawang dan APH pentingnya pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas yang meresahkan masyarakat tersebut.
"Pemkab dan APH harus melakukan tindakan yang sepatutnya dengan pengawasan yang ketat dan penindakan tegas. Jangan sampai masalah ini dibiarkan berlarut-larut," ucapnya, Sabtu (21/12/2024) siang.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang bertindak sendiri, seperti organisasi masyarakat (ormas) Islam atau warga yang melakukan swiping secara mandiri.
"Kami khawatir, jika ini tidak segera ditangani, ormas-ormas Islam dan masyarakat akan merasa geram dan mengambil tindakan sendiri. Ini tentu akan berpotensi menimbulkan konflik," lanjutnya. Selain miras, Ustadz Sunarto juga menyoroti persoalan prostitusi yang dinilai semakin marak menjelang pergantian tahun.
"Pemkab Karawang harus berkomitmen menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat dengan serius menangani permasalahan ini," tandasnya.
Menjelang perayaan tahun baru, FAIS menyerukan agar semua pihak, terutama pemerintah dan aparat keamanan, berkolaborasi dalam menciptakan suasana yang kondusif dan bebas dari aktivitas yang melanggar norma agama serta hukum.
"Masyarakat hanya ingin tahun baru dirayakan dengan aman, nyaman, dan bermartabat. Oleh karena itu, peredaran miras dan kegiatan yang tidak sesuai norma harus dihentikan," ujar Ustadz Sunarto. (**)
