 |
| Pesisir pantai Utara di Kabupaten Karawang terdampak abrasi. |
KarawangNews.com - Puluhan kilometer lahan dan ribuan hektare tambak tenggelam sepanjang pesisir pantai Utara di Provinsi Jawa Barat, tergerus abrasi.
Hal itu terungkap, disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil X, Karawang-Purwakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taupik Ismail, S.Sos.,MM, akrab disapa Kang Pipik.
Dalam kunjungan Reses masa sidang ke 1 tahun 2024 di Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Minggu (10/11) lalu.
 |
| Pipik Taupik Ismail, S.Sos.,MM sedang pemaparan dalam giat Reses ke 1 DPRD Jabar bersama Anggota DPRD Karawang, H.Karsim beserta masyarakat di Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar. |
"Sangat memprihatinkan terjadinya dampak abrasi itu, bukan hanya ada di wilayah Karawang saja tapi sampai ke Kabupaten Subang dan Indramayu, sepanjang garis pantai Utara di Jawa Barat," beber Kang Pipik.
Lanjut Kang Pipik menyampaikan, sebagai putra daerah yang lahir dan besar di wilayah pesisir Utara, selama ini dia merupakan satu-satunya legislatif yang berjuang menyuarakan akan dampak abrasi di pantai Utara.
Ia menekankan agar semua pihak di masyarakat tergerak dan peduli terhadap lingkungan pesisir pantai Utara.
"Jika abrasi pesisir pantai Utara tidak segera tertangani, maka pada rentan waktu 20-30 tahun mendatang, dampaknya seperti apa, kita tidak tahu, bisa tenggelam?", ucap Kang Pipik.
Menurut Kang Pipik, pada tahun 1995, ketika dirinya masih sekolah dulu, ribuan hektare tambak di wilayah Desa Pusakajaya Utara dan sekitarnya masih ada, tapi sekarang sudah hilang tenggelam.
"Saya besar di wilayah pesisir Utara, berkomitmen terus berjuang juga sebagai dewan di Provinsi Jabar, akan berkoordinasi dengan bupati untuk penanganan abrasi ini," kata dia.
Selain itu ia mengatakan, anggaran APBD dan APBN dari hasil pajak nilai cukup besar untuk pemerataan pembangunan. Pimpinan di daerah juga harus berani melobi ke pemerintahan pusat terkait penanggulangan dampak abrasi tersebut.
Dia juga menyebut dampak abrasi garis pantai Utara Karawang dan sepanjang pesisir Jawa Barat, itu sudah masuk ke ranah nasional.
"Dampak abrasi ini harus jadi perhatian bersama. Bupati juga harus melobi ke Kementerian Kelautan dan PUPR, dan harus berani diskusi dengan DPR-RI, karena abrasi ini sudah masuk ke ranah nasional," ujar Kang Pipik menandaskan. [Sukarya]
