 |
| Sejumlah LSM-Ormas ketika audiensi di DPRD Kabupaten Karawang. Menyoroti kegiatan capacity building forkopimda Karawang di Bogor menjelang Pilkada serentak 2024. |
KarawangNews.com - Buntut kegiatan Capacity Building Forkopimda Kabupaten Karawang yang digelar di di Ciawi-Bogor. DPRD Karawang akan menggunakan hak interpelasi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi 1 DPRD Karawang Khoerudin pada saat agenda hearing bersama ormas/LSM diruang rapat 1 DPRD Karawang terkait permohonan penjelasan capacity building forkopimda.
"Izin saya menambahkan, karena begitu surat itu muncul yang pertama kali mengomentari kegiatan itu adalah saya, sampai ketua DPRD saya konfirmasi apakah ketua DPRD sebelumnya diberitahu atau tidak, ada menerima undangan atau tidak," kata Khaerudin, Kamis (21/11/2024) siang.
Lebih jauh dikatakan Khaerudin, kalau bicara Forkopimda itu di dalamnya bukan hanya pemerintah daerah di surat ada logo Polres, ada logo Dandim, ada logo DPRD yang sekaligus anggotanya ketua DPRD, dan ada Kejari.
"Maksud kita bukan tidak boleh kegiatan itu dilakukan, toh nunggu setelah tanggal 27 November tidak lama,"kata Khoerudin menimpali penjelasan Asda 1 Wawan Setiawan terkait agenda capacity building," ungkapnya.
Seperti diketahui dalam audiensi tersebut dari Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang diwakilkan Asisten Daerah (Asda) 1 dan Kabag Prokompim Setda Karawang.
Menurut Khoerudin kegiatan Capacity building legal atau tidak.
"Saya katakan legal, tapi jangan sampai asumsi publiknya yang muncul, kegiatannya memang nggak salah, cuma momennya nggak pas, kalau kegiatannya dilakukan 2 Desember atau 3 Desember 2024 tidak masalah," kata dia.
Dia menegaskan, kegiatan-kegiatan yang dinilai kurang urgen harus dihentikan.
"Karena yang pertama kita harus mempersiapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tahun berikutnya, dan yang kedua harus merealisasikan anggaran yang ditahun sekarang," terangnya.
Diungkapkannya, agenda capacity building forkopimda tanpa pemberitahuan sebelumnya ke DPRD, bahkan pimpinan forkopimda tidak hadir. "Dari awal sudah saya sampaikan kegiatan capacity building hanya menjual nama saja kayaknya seperti itu, pak Dandim nggak hadir, pak Kapolres nggak hadir, apakah nggak bisa dilaksanakan setelah Pilkada," kata Khaerudin.
"Kami ini di DPRD dianggap apa sih sebenarnya, mohon maaf teman-teman lembaga karena kami tidak mau dianggap sebagai penghianat masyarakat, saya selaku pribadi atas nama DPRD selalu merespon dan menyikapi apa yang menjadi gejolak di masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah," timpalnya.
Selain itu Khoerudin juga memberi saran dan masukan kepada Pemda Karawang ketika mengeluarkan kebijakan mohon terlebih dahulu agar dianalisa dampak positif dan negatifnya.
"Karena yang disalahkan itu bukan eksekutif, tapi kami di DPRD seperti hari ini kami menerima hearing tapi tidak memuaskan para audiensi karena forkopimdanya tidak hadir. Jangan sampai saya sampaikan hasil rapat ini ke ketua fraksi, saya yang membangun dengan fraksi-fraksi lain, saya akan lakukan hak interpelasi," tegasnya
Lanjut Khoerudin mengatakan, hak interpelasi merupakan hak DPRD.
"Saya punya pimpinan fraksi tinggal bergantungan dipimpinan fraksi atau Ketua DPRD, jangan sampai dianggap kami tidak punya kekuatan," ucapnya.
"Ini jadi catatan pak Wawan sebagai Asda 1, tolong sampaikan masyarakat hari ini sudah meragukan netralitas ASN, jangan terus dipancing dengan mengeluarkan kegiatan-kegiatan yang mengisi asumsi-asumsi masyarakat," tandasnya.
Ia juga menekankan pernyataannya tersebut bukan karena terapiliasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Acep-Gina.
"Mohon maaf hal ini bukan karena saya terafiliasi kesalahsatu paslon, saya berpikiran secara obyektif kapasitas saya sebagai anggota DPRD di sini, contoh kemarin pun kita siapkan hearing dari salahsatu paslon lain, tapi ini bicara bukan urusan salah satu paslon tetapi terkait kebijakan pemerintah yang notabene menjadi fokus pengawasan kita di DPRD," ujarnya. (**)
