 |
| Kiki Andriawan. |
KarawangNews.com - Pimpinan Pondok Pesantren Al Isra Karawang yang sekaligus terlapor dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati, Kiki Andriawan siap melakukan visum demi mengungkap kebenaran.
"Tuduhan kepada saya itu tidak benar, kalau benar-benar saya pegang (melakukan pelecehan seksual), saya siap utuk di visum," kata Kiki pada saat Konferensi Pers, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Karawang, Jumat (9/8/2024) siang.
Diungkapkan Kiki, keterangan dalam laporan tersebut dinilai rancu dan dilebih-lebihkan. Sebab, jumlah santri yang duduk di kelas IX itu saja hanya sebanyak 16 santri, perempuan 11 dan laki-laki 5.
"Jumlah santri itu tidak sampai 20 orang. Kemarin saja diantara santri yang ikut lapor itu, ada santri yang jarang komunikasi dengan saya. Jadi ini terlalu dilebihkan. Sudah banyak kerancuan daripada pelaporannya," ujar Kiki.
Ia juga membantah, telah melakukan pelecehan seksual kepada santrinya. Namun, ia mengaku khilaf, karena pernah mengucapkan kata-kata yang kasar pada saat memberikan peringatan kepada santrinya.
"Saya sadar, saya salah, khilaf, mungkin saya terlalu keras dalam mendidik, sehingga terucap kata-kata kasar, tetapi saya lakukan itu, karena merekanya sendiri kadang-kadang lupa pada aturan, tetapi saya pastikan, tidak ada kontak fisik secara langsung berupa hukuman kepada santri," ucapnya.
Diakuinya, mungkin ini yang membuat santri masih menyimpan dendam, kemudian santri ini mempengaruhi santri lain dan membuat melaporkan yang lain-lain kepada orang tuanya.
Ia juga menyesalkan dengan adanya pelaporan ini, sebab sebelumnya dirinya sudah membuat kesepakatan dengan para santriwati dan orang tuanya untuk tidak melanjutkan permasalahan tersebut.
"Saya didatangi oleh para santri beserta orang tuanya dengan tuduhan pelecehan seksual, bahkan saya dipermalukan di forum itu. Setelah saya jelaskan, akhirnya pada saat itu kami semua bersepakat untuk saling memaafkan dan tidak memperpanjang permasalahan ini, makanya saya kaget, tiba-tiba ada laporan masuk ke APH," jelas Kiki.
Ia menegaskan, pihaknya akan meminta pendampingan hukum dari salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk terus mengikuti jalannya proses hukum yang berlaku.
"Kami pasti akan proses secara hukum dan kami akan kooperatif apabila ada pemanggilan dari pihak Polisi," ucap Kiki.
Kiki mengatakan, apabila pelaporan itu dinyatakan tidak terbukti, maka pihaknya meminta agar pelapor bisa melakukan pembersihan nama terhadap lembaga-lembaga pesantren.
"Karena dengan adanya seperti ini, semua lembaga pesantren, sedikit tercoreng nama baiknya," kata dia.
