 |
| Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana sosialisasi pendaftaran calon wakil bupati dan calon bupati 2024. Ajak masyarakat pilih pemimpin baik dan tolak politik uang. (foto:sky). |
KarawangNews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang gelar sosialisasi menjelang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Karawang pada 27-29 Agustus 2024, di salah satu hotel ternama di bilangan Jalan Tarumanagara, Kecamatan Karawang Timur, Provinsi Jawa Barat.
Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana dalam sambutannya di depan puluhan perwakilan dari organisasi pemuda kemasyarakatan dan media, ia mengatakan, kegiatan ini sudah berjalan dari kemarin selama dua hari, dengan agenda sosialisasi dan rapat koordinasi pencalonan bupati (Pilbup) bersama partai politik di Karawang.
"Karena, memang domain mereka (partai politik) yang bisa mendaptarkan pasangan calon dan itupun dihitung dari partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten," terang Mari Fitriana, Jumat (2/8/2024).
Lanjut Mari menuturkan, sebagai informasi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Karawang di Pemilihan legislatif 2024 kemarin, antara lain, Partai Gerindra 8, Demokrat, 8, Nasdem 7, PKS 7, PDIP 6, Golkar 6, PKB 6 dan PAN 2 kursi.
Disebutkannya, kalau dilihat dalam aturan berdasarkan uu nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2024. Syarat partai politik bisa mendaptarkan pasangan calonnya, miminimal 20 persen dari total 50 kursi yaitu 10 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Karawang.
"Nah, melihat komposisi kursi legislatif tersebut, tidak ada satupun partai politik di Karawang bisa mencalonkan sendiri, maka harus koalisi dengan partai yang lain," kata Mari.
Selain itu, Mari juga mengajak ke seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Karawang yang sudah memiliki hak suara, nanti datang ke TPS pada 27 November yang akan datang. Dan ia menekankan pilihlah pemimpin yang terbaik menurut pilihannya masing-masing dan jangan tergoda money politik.
"Pilihlah pemimpin yang baik tentukan pilihannya, jangan gadaikan hak suara anda dengan menerima politik uang hentikan mulai sekarang. Karena akan terasa akibatnya 5 tahun ke depan, yang pastinya pembangunan tidak akan berdampak baik," ujarnya. [sky]
