KarawangNews.com - Proyek peningkatan jalan milik dinas PUPR Kabupaten Karawang yang berlokasi di Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, tidak jelas siapa pelaksana dan berapa besar anggaran pengerjaannya.
Pasalnya, kegiatan pelebaran jalan tersebut, menjadi buah bibir masyarakat sekitar karena sudah hampir satu bulan seolah dibiarkan begitu saja oleh pihak pelaksana atau rekanan dengan kondisi galian berkedalaman kurang lebih 15 sentimeter dengan panjang jalan kurang lebih 150 meter ditinggalkan tanpa diberi tanda pembatas atau sejenisnya.
Galian tersebut tentunya membahayakan dan mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan, termasuk juga pemilik usaha pinggir jalan dan warga sekitar.
Warga mengaku kebingungan, karena dalam pekerjaan pelebaran jalan tersebut, warga tidak tahu siapa pihak pelaksana atau rekanan dinas PUPR yang mengerjakan, karena tidak ada papan proyek terpasang disana.
Dikonfirmasi awak media, Rabu (03/07/2024), Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang Tri Winarno, mengaku pihaknya telah menegur kontraktor pelaksana atau rekanan.
"Rekanan sudah ditegur sama pengawas dan PPTK. Kalau memang masih persiapan buat pengecoran untuk dipasang rambu-rambu, informasi dari rekanan akan dilaksanakan pengecoran hari sabtu," ujar Tri melalui pesan whatsappnya.
Terpisah, sikap bungkamnya Kabid Jalan dan Jembatan ini pun kembali disorot Gibas Cinta Damai. Menurut Aju, Ketua Gibas Sub Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, sikap Tri ini patut dipertanyakan.
"Seharusnya, Dinas terkait terbuka terhadap media, jangan seolah-olah seperti menutup -nutupi," kata Aju.
Lebih lanjut, Aju menegaskan dengan tidak dipasangnya plang papan proyek dilokasi pekerjaan tentunya sudah pelanggaran. Ditambah bidang terkait ketika dikonfirmasi awak media terkait pekerjaan pelebaran jalan tersebut, malah memilih diam tidak memberi penjelasan.
"Inikan pekerjaan yang menggunakan uang rakyat, wajar jika masyarakat meminta keterbukaan atas pekerjaan tersebut," kata Aju.
Lebih lanjut, Ia menuturkan papan proyek diharuskan ada dan terdapat pada lokasi pekerjaan, karena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Kalau kemudian, pekerjaan proyek tidak menggunakan plang papan nama proyek, lalu dinas terkait pun mau tidak terbuka, maka patut dicurigai ini proyek siluman dan diduga ada permasalahan," tandas Aju. [yoz]
