 |
| Tim Hukum Nasional Kabupaten Karawang. |
KarawangNews.com,- Dewan Pembina Tim Hukum Nasional (THN) Capres-cawapres Anies - Muhaimin (Amin) Kabupaten Karawang, H.Elyasa Budianto, menyatakan tekad untuk melawan segala bentuk kecurangan dalam pemilihan presiden mendatang.
Acara deklarasi dan pelantikan Tim Hukum Nasional Capres-cawapres Anies - Muhaimin (Amin) Kabupaten Karawang tersebut, dihadiri berbagai pihak, termasuk ketua DPC PKB H.Rahmat Hidayat Djati, ketua DPD PKS H.Budiwanto, perwakilan partai Ummat, dan Partai NasDem Kabupaten Karawang, serta berbagai relawan pendukung AMIN di Kabupaten Karawang.
"Kami akan melawan kecurangan, ketika ada masalah di tempat harus diselesaikan di tempat," tegas Elyasa Budianto, diungkapkannya pada acara deklarasi dan pelantikan Tim Hukum Nasional di Resto ternama di bilangan Jalan Interchange Karawang, pada Sabtu, (3/2/2024).
Tim Hukum Nasional Capres-cawapres Anies - Muhaimin (Amin) Kabupaten Karawang menyediakan aplikasi pelaporan kecurangan sebagai langkah antisipasi.
"Ada aplikasi untuk melaporkan kecurangan. Ada tim kecamatan sekitar 3-4 orang yang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim relawan," terang H.Elyasa Budianto didampingi Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Kabupaten Karawang, Doni Ramadhani. Selain itu Ia juga mencurigai banyak pejabat negara yang telah menjadi tim kampanye ilegal untuk capres tertentu.
Dalam upaya meminimalisir kecurangan, Dewan Pembina dan Tim Hukum Nasional Capres-cawapres Anies - Muhaimin (Amin) Kabupaten Karawang memegang teguh semboyan pemilu 'Luber' (langsung, umum, bebas, rahasia).
"Kalau ada salah satu yang melanggar asas pemilu tersebut, harus dituntaskan. Kita tidak perlu ke Mahkamah Konstitusi, kita selesaikan di tempat," tandas Elyasa
Di tempat yang sama Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Amin Karawang, Doni Ramadhani menambahkan, mereka akan mengawal secara ketat segala bentuk kecurangan, seperti perusakan kartu suara.
Pada kesempatan itu juga, Ia mengingatkan tentang money politics, yang perlu dibuktikan dengan kesaksian yang jelas dan bukti kuat agar tidak rentan terhadap fitnah.
"Kecurangan itu misalnya ada perusakan kartu suara, kita harus kawal terus. Dan bila dalam perhitungan ada surat suara rusak, kita harus stop," ujar Doni. (**).
