 |
| Pemantau Pemilu Independen PDPSP Kabupaten Karawang, Jawa barat |
KarawangNews.com, - Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih (PDPSP) soroti adanya dalih uang administrasi untuk persyaratan pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
"Untuk tidak menjadi beban para calon anggota dan Ketua KPPS pemilu 2024, yang mendaftar, kami berharap Bupati karawang dan KPU karawang untuk dapat memberi solusi," ucap Sofiyan menyampaikan pada awak media KarawangNews.com, Minggu (17/12/2023).
Lanjut Ia menuturkan, selain biaya tes kesehatan ada juga biaya materai, kami yakin pihak terkait bisa memberikan solusi apalagi tugas KPPS, karena pekerjaan tersebut sangat menguras tenaga, honornya ini tidak sebanding dengan risiko pekerjaannya.
"Seharusnya ada cara lebih tepat untuk meringankan beban biaya kelengkapan persyaratan KPPS yang harus tempuh oleh warga mendaftar," katanya.
Lanjutnya, memaparkan hasil pemantauan kami dilapangan di beberapa wilayah di kabupaten karawang, ada yang dikolektif PPS dan ada juga yang langsung datang ke puskesmas dalam proses tes kesehatan "Biaya tes kesehatan variatif ada yang secara dikolektif oleh PPS di minta administrasi Rp 50.000, ada juga yang Rp 35.000, dan ada juga yang 25.000 itu hasil pantauan kami di lapangan," terangnya.
Dengan tegas Sofiyan mengatakan tahapan penjaringan dan penyaringan calon KPPS dalam rangka Pemilu 2024, sudah dimulai dan berjalan beberapa hari. Tetapi ada syarat yang harus dilengkapi dan ini menyangkut biaya yaitu tes kesehatan, Sehingga warga yang mendaftar terbebani dengan biaya tesebut.
"Intinya kami harapkan pihak-pihak terkait di Pemerintahan Kabupaten Karawang maupun dari pihak penyelenggara KPU bisa memberi solusi terbaik," tambahnya.
Ia berharap bisa meringankan beban biaya persyaratan calon KPPS Pemilu 2024 " Bila perlu digratiskan atau bisa tanggung dengan biaya APBD atau biaya lainnya," ujarnya. (Sky)
