 |
| Program Indonesia Pintar. (Foto:ist) |
KarawangNews.com,- Kasus dugaan pemotongan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Muhammadiyah Cikampek dibidik tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Karawang
"Ok. Kita koordinasikan berita ini ke ketua Unit Pemberantasan Satuan Tugas Saber Pungli Karawang," kata Sujana, Sekretaris II UPP Satgas Siber Pungli Karawang.
Sementara itu, dilansir dari ombudsman.go.id, Maraknya kasus dugaan pemotongan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di beberapa Sekolah di Jawa Barat mendapatkan respon dari lembaga Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat.
"Sepanjang tidak ada dalil hukum yang kuat terkait pemotongan bantuan PIP. Maka masuk dalam Pungutan Liar (Pungli) dan sudah bertentangan dengan hukum yang berlaku," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, saat itu, Haneda Sri Lastoto, beberapa waktu lalu.
Dikatakan Haneda, pemotongan dana PIP yang diduga oleh oknum yang mengaku tim dari parpol, masuk Mal-administrasi dalam kategori penyalahgunaan kewenangan jabatan.
"Nah dalam hal ini pertanyaannya, siapa yang menjadi korban langsung atas pemotongan ini. Kalau pihak sekolah yang menjadi korban, maka sekolah diwakili kepala sekolahnya bisa melaporkan orang yang memungut tersebut," ucapnya
Namun lanjutnya, kalau pihak sekolah yang memungut kepada siswa maka orang tua siswa bisa melaporkan ke pihak KCD Pendidikan, sesuai wilayah kewenangannya.
Terpisah, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah, Dede yang tak berselang lama turut hadir. Melansir dari awak media onediginews.com menemui pihak Komite Sekolah, Iwa Kartiwa yang juga merupakan Kepala Sekolah SDN Pucung III, menjelaskan, bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pemotongan dana PIP. Adapun yang sekolah ambil adalah hak anak (siswa penerima Dana PIP) untuk pembiayaan sekolah, itupun jika anak tersebut memiliki tunggakan pembayaran.
"Kami sekolah itu, seperak pun tidak mengambil, yang penting komitmen kita (antara tim koordinator dari partai politik, wali murid, dan sekolah). Bagi sekolah yang penting jumlahnya sesuai dengan biaya siswa," jelas Dede.
Diungkapkannya, PIP adalah program yang bagus karena manfaatnya besar bagi sekolah.
PIP, lanjutnya, sangat membantu agar jangan sampai anak -anak putus sekolah hanya karena faktor biaya.
"Karenanya kita carikan, hanya saja selalu ada masalah dalam mekanisme pencairannya, Ketika ada yang menawarkan ya, kita ambil, tapi kan tentunya harus ada persyaratan, kita juga bingung, bagaimana mekanismenya, supaya kesananya dapat, ke sekolah juga bisa terbantu," ungkapnya.
Menurut Dede, sekolahnya tidak pernah melakukan pemotongan, hanya menngambil hak siswa untuk pembiayaan sekolah, bukan yang lain. Namun dengan adanya masalah seperti ini, dirinya juga jadi merasa seba salah.
"Tetep sekolah yang disalahkan, karena siswa tahunya dana PIP itu dari sekolah. Kami pihak sekolah jadi bingung juga, karena siswa saya kan banyaknya hampir 50 persen datang dari keluarga menengah kebawah (keluarga tidak mampu), Kalau tidak dibantu dengan program beasiswa , maupun bantuan aspirasi dari partai seperti PIP ini, kita bisa kedodoran," pungkasnya.
Ditempat yang sama, Iwa Kartiwa, menegaskan tidak ada pemotongan dari sekolah.
" Yang jelas dari sekolah tidak ada pemotongan -pemotongan, tetapi kewajiban -kewajiban untuk membayar biaya tunggakan ke sekolah, dan biaya penginputan data yang memang tidak dibayar oleh sekolah," kata Iwa.
"Sebelum mendapatkan PIP ini pun, kami merapatkannya terlebih dahulu dengan wali murid, kami menawarkan mau diambil atau tidak, mereka setuju diambil. Tapi komitmennya dijalankan, mereka kompak mengatakan siap," jelasnya. (ist)
