 |
| Foto: Tim Presidium Karawang Los. |
KarawangNews.com - Dicurigai rencana pembangunan RSUD Proklamasi Rengas Dengklok diduga ada kongkalingkong yang beraroma ngeri-ngeri sedap, sejumlah aktivis dari Presidium Karawang Los beraudensi ke 3 Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
Aktivis beratribut dengan sebutan Presidium Karawang Lawan Oligarki Sistematis (Karawang Los) menyoroti Pembangunan proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Proklamasi Rengas Dengklok, dianggap penuh misteri.
Diketahui pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pembangunan Rumah sakit tipe C ini, sudah masuk program kerja pemerintah daerah sesuai RPJMD Kabupaten Karawang 2020-2026.
Dengan nilai yang cukup fantastis, menelan anggaran sebanyak Rp 250 miliar, rumah sakit untuk kepentingan umum masyarakat Karawang, kini dipertanyakan.
Karena hal itulah Karawang Los, sambangi tiga instansi dinas pemerintah daerah, bertujuan mempertanyakan proses lelang yang disinyalir dugaan ada kejanggalan yang perlu publik ketahui.
" Audensi dimulai dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang, sampai ke Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, " ujar Asep Irawan Safe'i Presidium Karawang Los, Kamis (24/8/2023).
Lanjut Asep Irawan Safe'i lebih dikenal Kang Ais mengungkapkan, dirinya bersama tim presidium dari Karawang Los, beraudiensi ke 3 lembaga pemerintah daerah, untuk beraudiensi, mempertanyakan sebelum proses lelang dan proses penentuan pemenang tender secara jelas.
Dijelaskan Kang Ais untuk Kejari Karawang, Presidium Karawang Los, mengusulkan untuk menghentikan pendampingan untuk proyek RSUD Rengas Dengklok.
Kenapa demikian, kata Kang Ais," diduga ada indikasi-indikasi, baik itu dari sumber pendanaan, proses pelaksanaan Lelang, maupun waktu, yang kemudian dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan untuk internal di Kejaksaan itu sendiri," terangnya.
” karena itukan nilainya fantastis ya, lebih baiknya pendampingan dilakukan oleh satu tingkat di atas Kejaksaan Negeri, yaitu Kejaksaan Tinggi atau mungkin oleh Kejaksaan Agung. Karena ya itu tadi, inikan nilai proyeknya yang sangat luar biasa,” tandasnya.
 |
| Foto: Audensi Presidium Karawang Los di Kejaksaan Negeri Karawang. |
Setelah dari Kejaksaan Negeri, lanjut Kang Ais, Presidium Karawang Los menemui Dinas Kesehatan (Dinkes).
Inilah yang menarik, terang Kang Ais, bahwa ketika Dinkes sudah mengeluarkan penetapan, Kejaksaan justru belum menerima dokumen penetapan lelang.
“Ini memang ada hal yang menarik ketika pihak Dinkes sudah mengeluarkan penetapan pemenang tapi pihak Kejaksaan belum menerima dokumen tersebut bahkan sebagai pendamping, mereka (Kejaksaan) tidak tahu ada hasil tersebut,” .
“Nah, inikan ada perbedaan ada miss komunikasi. Dan terakhir kami mendatangi Barjas, dan pihak Barjas mengakui prosesnya belum tuntas dan ada mekanisme review oleh Dinas Kesehatan atas dasar hasil rekomendasi yang mereka (Barjas) sodorkan kepada pihak dinas,” jelas Kang Ais.
Sementara itu ditimpali yang lainnya dari Presidium Karawang Los, Lili Gozali menyampaikan, setelah kita beraudensi dengan Kejaksaan Negeri Karawang, Kajari Karawang akan menindak lanjuti dugaan-dugaan yang kita sampaikan dalam audensi tersebut.
Lili Gozali menyambut, " ada beberapa poin terkait anggaran apakah itu dari APBD ataukah dari hibah, atau yang lainnya,"ujarnya.
Selanjutnya Lili Gozali mengatakan, sorotan kita terkait pendampingan yang lakukan Kejaksaan Karawang atas rencana pembangunan RSUD Proklamasi itu.
" Kita pertanyakan prosesnya, prosedur pelelangan dan bagaimana Kejaksaan kaitan pendampingan Mega proyek tersebut, dan setelah ini lanjut ke Barjas," jelas Lili Gozali.(sky)
