 |
| Syuhada Wisastra Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Karawang. |
KARAWANG | KarawangNews.com - kembali meraih prestasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, pada pemeriksaan anggaran tahun 2022 dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Predikat opini WTP dari BPK RI atas pengelolaan keuangan APBD tahun 2022 ini menjadi prestasi yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.
Sebuah predikat terbaik dari proses audit pengelolaan keuangan daerah ini terungkap dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat pada Selasa (16/5/2023)
Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Karawang, Syuhada Wisastra menilai dan menegaskan atas prestasi tersebut harus menjadi bahan pertimbangan buat seorang Bupati Cellica apakah sudah maksimal atau belum dalam membangun Karawang yang lebih baik, jangan hanya menjadi pencitraan belaka, diungkapkan kepada awak media Jumat (19/5/23).
"Di tengah kritikan terkait pembangunan infrastruktur, jalan rusak, bangunan-bangunan sekolah rusak ambruk, rumah warga roboh, pengangguran yang belum tertangani dengan baik dan masih banyak keluhan warga lainnya untuk bisa dijadikan dasar buat seorang Bupati Cellica tidak berbesar hati dulu atas pencapaian penilaian BPK tersebut,"ungkap Syuhada yang juga merupakan tokoh kelahiran Karawang.
"Semoga status WTP ini menjadi energi positif untuk semakin serius mewujudkan cita-cita pembangunan Karawang yang lebih baik disemua daerah, tidak hanya di perkotaan,"lanjutnya.
"Minimal, semua warga Karawang pun mendapat perlakuan yang wajar tanpa pengecualian. Kita patut bersyukur atas raihan WTP ini, karena menjadi ciri formal penilaian normatif. Andaipun ada penilaian yang berbeda dari kita terhadap kesesuaian dengan fakta kinerja apapun misalnya, ya tentu wajar-wajar saja,"terangnya.
Karena setiap kita punya hak memberikan penilaian dari sisi berbeda tanpa harus menyalahkan penilaian pihak lain. Adab birokrasi serta perlakuan pemerintahan pun tentunya harus semakin wajar tanpa pengecualian kepada seluruh masyarakat Karawang.
Ketua DPD IWOI Karawang yang juga pemilik dari beberapa media online ini juga menegaskan terkait kinerja pejabat.
"Jangan sampai terus berulang ketika mendapatkan status WTP tetapi ternyata diduga pembangunan-pembangunan yang tidak maksimal, kinerja pejabat yang kurang baik dalam pengelolaan keuangan pemerintahan dan adanya dugaan bagi-bagi proyek,"tegasnya.
"Tinggal sekarang kita berikan ruang seluas mungkin kepada masyarakat Karawang untuk turut menilai apakah status WTP ini menjadi sesuatu yang berbanding lurus dengan hasil kinerja pemerintahan atau tidak,"lirihnya.
"Harapan saya dan juga masyarakat Karawang tentunya untuk pencapaian WTP ini tidak sampai hanya dikesankan pada pencitraan semata,"harapnya.
"Status WTP ini hendaknya selaras pencapaiannya dengan indeks pembangunan manusia serta indikator-indikator pencapaian kinerja pemerintahan lainnya,"pungkasnya. (**).
