 |
| Pengamat politik dan praktisi hukum. Advokat Dendang Koswara,S.H. |
KarawangNews.com - Polemik hibah 10 Miliar dari Pemkab Karawang ke Polda Jabar. Terus bergulir jadi sorotan berbagai kalangan, dari pengangguran, pekerja serabutan, pedagang, petani, buruh pabrik, mahasiswa dan aktivis hingga praktisi hukum.
Dendang Koswara, S.H., pengamat politik juga praktisi hukum selaku Advokat, mempunyai rekam jejak pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) NKRI. Salahsatu putra karawang yang menjadi inisiator dan konseptor pamekaran Provinsi Banten dari Provinsi Jawa Barat.
Dendang Koswara, S.H.,menanggapi ungkapan Acep Jamhuri Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, disalahsatu media online, yang mengaku Pemkab Karawang pernah memberi hibah Rp 50 miliar berupa pembangunan dan perbaikan Jalan Interchange Karawang Barat, yang itu sebetulnya aset Kementerian PUPR.
"Hibah 50 miliar itu sah-sah saja, yang dikatakan Sekda itu sudah benar, namun kebijakan yang tidak cerdas!, ketika Pemerintah Kabupaten Karawang, bisa memberikan hibah yang begitu besar, dari daerah ke pusat, seharusnya kita yang bisa manarik hibah tersebut dari Kementerian PUPR ke daerah, bukannya itu terbalik!," tandas Dendang Koswara, tanggapannya pada awak media saat ditemui dalam waktu senggangnya dilesehan Lebak Nyai, Lampean, Lemahabang, Wadas, Kabupaten Karawang, Jumat (24/2/2023).
Dendang Koswara, mengungkap, uang itu dihasilkan dari pendapatan asli daerah dari masyarakat karawang.
"Hasil dari tukang parkir, tukang ojek, petani dari sawah pajak bumi dan bangunannya, buruh pabrik, Umkm, pedagang kaki lima, perusahaan kecil hingga industri besar turut serta menyumbang pendapatan daerah, sudah terkumpul besar dihibahkan, sedangkan didaerah sendiri masih banyak yang belum terselesaikan,'sungguh ironis,' ucap Dendang Koswara.
Ia juga bercerita pengalamannya, ketika pada kepemimpinan Bupati Karawang, almarhum (Alm) Ahmad Dadang, periode masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi Tahun 1999 - 2004.
"Peralihan kekuasaan masa transisi Orde Baru ke Reformasi keuangan Pemerintah Daerah masih cukup sulit tapi dengan kepiawaian pemimpin karawang pada saat itu, dari legislatif dan eksekutifnya, telah membangun infrastruktur yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karawang, sampai saat ini, apalagi sekarang anggaran yang begitu besar harusnya lebih mampu," tuturnya.
Dendang Koswara menerangkan diantaranya beberapa serapan anggaran terserap dengan baik untuk pembangunan di karawang.
"Pertama, pembangunan Jembatan layang Karawang Barat, ke dua pembangunan Jembatan layang Anggadita, ke tiga pembangunan Jembatan layang Cikampek,dan Pembangunan Islamik Center karawang," ujarnya.
"Juga ada pembangunan RSUD karawang yang dibangun secara bertahap dari Tahun 2001 menempati lahan 6,6 hektar di Desa Sukaharja, dengan perkiraan pengajuan anggaran kuranglebih Rp177 miliar ke Departemen Kesehatan, itu merupakan prestasi cukup bagus saat itu untuk Pemerintah Daerah Karawang," jelasnya.
Dendang Koswara berharap, kedepan anggota dewan harus lebih pro terhadap rakyat. Menjelang kontestasi pemilihan legislatif Tahun 2024, masyarakat harus pandai memilih legislatif yang lebih pintar dari eksekutif.
"Dengan banyak kebijakan yang dianggap kurang pro rakyat, seharusnya Anggota Dewan itu harus lebih pintar dari pemerintah, minimal sejajar dan jangan mau dibohongi, harus lebih cerdik dan cerdas,"tegasnya.(sky)
