Tambal sulam perbaikan jalan Tanjungpura-Rengasdengklok-Batujaya menghabiskan 32 milyar dalam 10 tahun terakhir. (Foto. Istimewa) |
KarawangNews.com - Anggaran pemeliharaan Jalan Tanjungpura - Rengasdengklok - Batujaya yang terbentang sejauh 23 KM, telah menghabiskan duit rakyat tak kurang dari 32 milyar rupiah rentang waktu 10 tahun belakangan.
Sempat tidak dianggarkan selama 3 tahun terakhir (2020-2022) karena pandemi, akhirnya tahun 2023 ini dari APBD Provinsi kembali digelontorkan biaya pemeliharaan untuk jalan tersebut sebesar 10 milyar rupiah.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Karawang Utara Bergerak, Anggadita, bereaksi keras dan meminta keseriusan Pemkab Karawang dan Pemprov Jawa Barat dalam menangani persoalan ini.
Angga menyayangkan, duit rakyat yang luar biasa besar, dan dianggarkan hampir saban tahun untuk perbaikan jalan di titik yang itu-itu saja, masyarakat hanya sebentar merasakan manfaatnya.
Dikarenakan setiap selesai musim penghujan, lanjut Angga, lubang-lubang akan kembali bermunculan dan di sepanjang jalan mengalami kerusakan yang masif akibat sekedar proyek tambal sulam.
"Kita ini ingin perbaikan menyeluruh, bukan hanya pemeliharaan atau ditambal-tambal doang. Kalo hanya seperti itu, pemerintah sama saja dengan menghambur-hamburkan duit rakyat," kata Angga, Selasa (31/01/2023).
Lebih lanjut, Angga menilai pemeliharaan Jalan Tanjungpura - Rengasdengklok - Batujaya ini ibarat proyek abadi, yang melalui paket pekerjaan tersebut disinyalir dijadikan ajang oleh segelintir oknum untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.
"Ujung-ujungnya masyarakat yang selalu dikorbankan, tidak bisa menikmati infrastruktur yang layak selama belasan tahun di wilayah Karawang Utara," ujar Angga.
Dalam waktu dekat, dikatakan Angga, Karawang Utara Bergerak akan segera menggelar aksi-aksi yang ditujukan kepada Pemkab Karawang dan Pemprov Jawa Barat untuk lebih serius lagi memprioritaskan perbaikan infrastruktur di Karawang Utara terutama jalur poros jalan raya Tanjungpura - Rengasdengklok.
"Apabila pemerintah diam saja dan terkesan tutup mata, tanpa ada tindakan konkrit atas persoalan ini. Kita sebagai warga negara, akan segera melakukan class action sebagai bentuk gugatan terhadap pemerintah," tandas Angga. [Yoz]