KARAWANG, KarawangNews.com - Perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Karawang pada Februari 2020 akan dilaksanakan 45 desa, sementara sosialisasi Pilkades sudah dilakukan di Desa Cilamaya Kulon dan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya.
Untuk antisipasi kericuhan pasca Pilkades, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Karawang, Ir. Danu Hamidi mengusulkan, jika terjadi perolehan suara yang sama, maka solusinya portir kotak suara harus per dusun.
Artinya, suara pemilih yang masuk diportir dengan diberi rambu-rambu yang menunjukan di satu dusun itu memiliki portir dan kotak suara khusus, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Karawang.
"Mudah-mudahan rekan-rekan di DPRD mengakomodir usulan Komisi 1 ini," ucapnya.
Diakuinya, Komisi 1 tidak menghendaki Pilkades kembali kisruh akibat gugatan dari pihak yang kalah suara, bahkan ada calon yang diumumkan sebagai pemenang, tetapi kemudian dinyatakan kalah.
"Jangan sampai terjadi dan terulang, antisipasi sudah kami tekankan pada pemerintah daerah," ujarnya.
Di tempat sama, Anggota Komisi 1 DPRD, Indriyani ST menyebutkan, total anggaran Pilkades tahun 2020 sebesar Rp4,5 miliar, anggaran tiap desa sebesar Rp51.600.000 hingga Rp130.500.000.
Kata dia, untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, calon kepala desa bisa berkampanye melalui diskusi publik dengan masyarakat, juga melibatkan akademisi dan tokoh.
"Pada diskusi publik ini, masyarakat bisa melihat kapasitas calon kepala desa, minimal dua kali uji publik tiap calon kepala desa," jelasnya. (spn/rls)
Untuk antisipasi kericuhan pasca Pilkades, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Karawang, Ir. Danu Hamidi mengusulkan, jika terjadi perolehan suara yang sama, maka solusinya portir kotak suara harus per dusun.
Artinya, suara pemilih yang masuk diportir dengan diberi rambu-rambu yang menunjukan di satu dusun itu memiliki portir dan kotak suara khusus, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Karawang.
"Mudah-mudahan rekan-rekan di DPRD mengakomodir usulan Komisi 1 ini," ucapnya.
Diakuinya, Komisi 1 tidak menghendaki Pilkades kembali kisruh akibat gugatan dari pihak yang kalah suara, bahkan ada calon yang diumumkan sebagai pemenang, tetapi kemudian dinyatakan kalah.
"Jangan sampai terjadi dan terulang, antisipasi sudah kami tekankan pada pemerintah daerah," ujarnya.
Di tempat sama, Anggota Komisi 1 DPRD, Indriyani ST menyebutkan, total anggaran Pilkades tahun 2020 sebesar Rp4,5 miliar, anggaran tiap desa sebesar Rp51.600.000 hingga Rp130.500.000.
Kata dia, untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, calon kepala desa bisa berkampanye melalui diskusi publik dengan masyarakat, juga melibatkan akademisi dan tokoh.
"Pada diskusi publik ini, masyarakat bisa melihat kapasitas calon kepala desa, minimal dua kali uji publik tiap calon kepala desa," jelasnya. (spn/rls)
