Presiden Mahasiswa, M. Auliya Awaludin dalam orasinya menyampaikan, mahasiswa berharap tidak ada konflik dalam pelaksanaan demokrasi, terutama dua kubu yang saling adu jargon tagar, yaitu #2019GantiPresiden yang selalu berseteru dengan kubu bertagar #2019TetapJokowi.
Bahkan kedua kubu itu dikabarkan akan melakukan deklarasi, tentu ini akan mengganggu kondusifitas di daerah Karawang. Maka, Imaka meminta kepada Pemkab Karawang dan penegak hukum, agar tidak mengizinkan kedua kubu itu berdeklarasi, sebab bisa memecah belah masyarakat dan merusak demokrasi.
"Kami berharap kepada semua elemen masyarakat, tetap menjaga kondusifitas demokrasi, demi suksesnya pesta demokrasi di Indonesia," kata dia.
Melalui orasi terbuka sembari longmarch ini, Imaka apresiasi terhadap sikap elit politik partai yang mampu menyejukkan suhu politik dengan bersepakat tidak melakukan deklarasi tersebut, sehingga Karawang tetap damai. Imaka berharap, rencana deklarasi itu baiknya dibatalkan untuk selamanya.
Dia memaparkan, Karawang adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Karawang mempunyai sejarah penting bagi kemerdekaan Indonesia, seperti peristiwa Soekarno di Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 silam, ini menunjukan Karawang merupakan kota pangkal perjuangan.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam mengambil keputusan yang berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Jadi, rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. (rls/spn)
