KARAWANG, KarawangNews.com - Anggota MPR RI Evi Fatimah, mengajak ulama berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu yang akan dilaksanakan 2019 mendatang. Peran aktif dari semua elemen masyarakat diperlukan untuk menciptakan pemilu yang bersih
Evi yang merupakan anggota MPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Karawang, Purwakarta dan Kabupaten Bekasi ini melanjutkan, pemilu langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
"Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas," katanya, usai melakukan sosialisasi empat pilar bangsa di kantor Nahdlatul Ulama (NU) Karawang, Kamis (26/7/2018)
malam.
Menurutnya, Indonesia pernah mengalami sejarah buruk dalam pelaksana pemilu, memanipulasi hasil suara, mengkebiri partai politik, rekayasa sedemikian rupa dilakukan oleh pelakasana pemilu di bawah pemimpin yang otoriter.
"Biarlah sejarah kelam negara kita berlalu dan menjadi pelajaran berharga kita bersama, untuk manatap masa
depan kehidupan berbangsa yang lebih baik dan beradab sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 45," ucapnya, dalam acara yang dihadiri ulama NU, pemuda dan tokoh
masyarakat lainnya.
Diteruskannya, reformasi menjadi tonggak sejarah baru, dimana pemilu langsung menjadi keniscayaan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi. Baik pemilihan presiden, kepala daerah dan wakil rakyat dipilih secara langsung.
"Sistem ini, mekanisme ini kita yakini bersama sebagai pilihan tepat untuk mengurangi resisten konflik sosial dan akan melahirkan pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap hajat kehidupan masyarakat, memiliki pemimpin yang baik," ucap politisi asli Karawang ini.
Cita-cita bersama ini, tambah anggota MPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tidak akan terwajud, apabila KPU, KPUD, Bawaslu, panwas sampai level yang paling bawah, tidak menjalankan amanah dengan baik sebagai yang telah diamanahlan oleh undang-undang.
"Saya Sebagai anggota komisi II meminta kepada KPU, lebih-lebih kepada panwas agar betul-betul melakukan pengawasan, melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar berpartisipasi aktif, ikut serta mengawasi pelksanaan pemilu, jika hal ini berjalan dengan baik saya yakin akan lahir pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat terbaik," ucapnya. (rls)
