KARAWANG, KarawangNews.com - Social Policy and Political Studies (SOSPOLs), lembaga yang bergerak bidang kebijakan sosial dan studi politik, merilis analisa arah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang (RAPBD) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
SOSPOLs menyebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang masih akan menduduki rangking pertama belanja langsung pos RAPBD 2018 Kabupaten Karawang.
SOSPOLs menyebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang masih akan menduduki rangking pertama belanja langsung pos RAPBD 2018 Kabupaten Karawang.
Direktur SOSPOLs, Muslim Hafidz, Jumat (27/10/2017) menjelaskan, ada 5 teratas ranking anggaran belanja langsung RAPBD 2018. Selain Dinas PUPR dengan anggaran Rp. 945.511.304.724 miliar.
Posisi kedua akan diduduki Rumah Sakit Umum Daerah dengan pos belanja sebesar Rp. 186.250.000.000, kendati mengalami penurunan pada tahun 2016, anggarannya menempati nomor 3 setelah Dinas Kesehatan.
Posisi kedua akan diduduki Rumah Sakit Umum Daerah dengan pos belanja sebesar Rp. 186.250.000.000, kendati mengalami penurunan pada tahun 2016, anggarannya menempati nomor 3 setelah Dinas Kesehatan.
Lanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menenpati rangking ketiga dengan memperoleh rencana posting RAPBD Rp. 164.724.728.580, ini beda tipis dengan anggaran pada Dinas Kesehatan yang menempati anggaran terbesar keempat sebesar Rp. 164.246.198.740 (sudah termasuk kapitasi 70 Milyar dan DBHCHT 50%).
Putra pesisir Pasirputih, Cilamaya Kulon ini terakhir menganalisa bahwa pos anggaran terbesar kelima akan ditempati oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan angka Rp. 117.340.209.270, sejatinya dana pendidikan mendapatkan 20 persen dari total APBD sebagaimana amanah UUD 1945.
Dari analisa ini, Muslim Hafidz menyoroti besaran anggaran pada pos belanja 2018 Kabupaten Karawang masih tertumpu pada pos penanganan infrastruktur.
"Maka terhadap urusan infrastruktur, Pemkab Karawang tak lagi harus beralasan tidak bisa menunaikan janji bupati yang menyebutkan dalam 3 tahun penanganan infrastruktur akan selesai, sehingga selanjutnya mengubah konsentrasi anggaran pada pos sumberdaya manusia yang masih belum memuaskan. (rif)
