KARAWANG, KarawangNews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, menilai Satuan Tugas (Satgas) jalan yang dibentuk oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan pemborosan anggaran. Pasalnya, untuk menambal jalan yang rusak itu bisa memaksimalkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Anggota Komisi C DPRD Karawang, Acep Suyatna mengatakan, pihaknya menilai pembentukan Satgas jalan itu tidak efektif dan hanya boros anggaran karena harus menggaji THL (Tenaga Harian Lepas). Padahal untuk melakukan penambalan jalan cukup dengan memaksimalkan orang-orang yang di UPTD saja.
"Sudah ada UPTD, buat apa lagi bikin Satgas jalan segala, itu kan pemborosan namanya," ujar Acep, Selasa (22/8/2018)
Menurut politisi PKN itu, daripada membuat satgas jalan, lebih baik memaksimalkan kinerja UPTD atau menambah biaya pemeliharaan. Sebab selama ini anggaran pemeliharaan di UPTD itu kecil, jadi jalan yang berlubang tidak maksimal diperbaiki.
"Orang-orang di UPTD kan banyak, buat apa mengambil THL lagi, itu kan nambah biaya lagi jadinya," katanya.
Dikatakan, pihaknya akan memanggil kepala dinas PUPR untuk mempertanyakan pembentukan satgas jalan tersebut. Sebab meskipun tujuannya bagus untuk pelayanan pada masyarakat, tapi jika penerapan kebijakannya malah memboroskan anggaran rakyat jadi lebih baik di evaluasi saja.
"Kami akan melakukan hearing untuk mempertanyakan Satgas jalan itu, sebab kami juga baru tahu jika ada satgas jalan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Karawang, Acep Jamhuri mengatakan, pihaknya sudah membuat Satgas jalan untuk menangani jalan rusak yang dilaporkan oleh warga.
"Warga bisa melaporkan jalan rusak melalui Facebook dengan akun bidang pemeliharaan PUPR atau melalui nomor WA," ujar Acep.
Dikatakan, saat ini jumlah satgas jalan ada 30 orang, namun itu akan terus ditambah agar pelayanan untuk menambal lubang di jalan bisa lebih cepat lagi.
"Tujuan dibentuknya satgas jalan ini buat mempercepat palayanan, jadi tidak harus menunggu lelang jalan sudah bisa diperbaiki," katanya.
Namun, lanjut Acep, jika jalan yang dilaporkan itu sudah masuk lelang pekerjaan, maka jalan itu hanya akan ditambal saja.
"Untuk anggarannya sendiri ada di pemeliharaan tapi bentuknya adalah material untuk perbaikan jalan," paparnya.
Dijelaskan, jika warga sudah melaporkan jalan rusak kepada PUPR, maka dalam waktu seminggu pihaknya akan langsung melakukan penanganan.
"Satgas jalan ini sudah dibentuk 3 bulan yang lalu, tapi baru hari ini bertepatan dengan HUT kemerdekaan di-launching, agar satgas jalan bisa lebih semangat lagi dalam bekerja," katanya. (sep)
