KARAWANG, KarawangNews.com - Seleksi terbuka tiga jabatan di lingkungan Pemkab Karawang masih sepi peminat, ketiga jabatan itu yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara BKSDM Karawang, Jajang Jaenudin, Selasa (11/4/2017) mengatakan, hingga H-7 penutupan pendaftaran, sejak dibuka minggu lalu, tak satu pun jabatan yang dilelang tersebut dilamar ASN.
Namun begitu, ada beberapa pejabat yang konfirmasi ke BKPSDM. Kata Jajang, biasanya pejabat akan melamar jabatan kosong itu di ujung hari akhir pendaftaran. Terlebih saat ini daftarnya melalui email, sehingga pelamar harus men-scan surat-surat untuk kelengkapan syarat jabatan tersebut.
Lelang jabatan lini terbuka untuk seluruh ASN se-Indonesia, Pemkab Karawang pun terus berkonsultasi dengan KASN, terkait pelaksanaan lelang jabatan tersebut, termasuk jika persyaratannya dinilai terasa berat.
"Jika persyaratannya berat, mungkin nanti ada revisi," kata dia.
Jika sampai tanggal 18 April belum ada yang daftar atau kuotanya kurang, maka akan diperpanjang beberapa hari. Kemudian, jika tidak ada yang mendaftar di hari perpanjangan itu, maka Pemkab Karawang akan melakukan konsultasi ke KASN, meminta arahan selanjutnya.
Lelang jabatan ini, Pemkab Karawang menggandeng Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi sebagai asesor, karena BKD provinsi dan Sukabumi punya sertifikat asesor, sedangkan Karawang belum memiliki, juga dari akademisinya seperti Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) dan Diklat Provinsi Jawa Barat.
"Tugas panitia seleksi (pansel) hanya sampai memilih tiga orang terbaik dari peserta lelang di masing-masing jabatan yang kosong, setelah itu kembali pada hak prerogatif bupati," kata Jajang.
Diungkapkannya, untuk tiga jabatan kosong ini sebetulnya memang hampir sama seperti pengisian jabatan kosong, tanpa open bidding atau seleksi terbuka, hanya saja kalau tertutup masyarakat tidak tahu kualitas pejabat yang ditunjuk. (sep/spn)
