Opini
Oleh: Ujang Bey S.IP., M.IP.,
Alumni Pascasarjana Ilmu Politik UI
Rabu (29/3/2017)
SEPERTI PEPATAH mengatakan 'hidup tanpa visi seperti berjalan dalam lorong yang gelap'. Begitu pentingnya arti dan makna sebuah visi sehingga melahirkan pemimpin besar dunia, karena visi merupakan suatu perwujudan karakter seorang pemimpin. Tulisan ini sangat menekankan tentang visi, karena berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin Karawang melakukan tata kelola sebuah pemerintahan daerah.
Beberapa hari lalu saya membaca sebuah media di Karawang, ada sebuah anekdot yaitu "jika ada yang bertanya di Karawang lagi musim apa? Bilangin lagi musim jalan berlubang". Entah perasaan apa yang terbesit dibenak pembacanya, apakah itu lucu atau prihatin.
Saya sendiri sebagai warga Karawang sangat prihatin, bukan karena munculnya sebuah anekdot, melainkan banyaknya jalan berlubang di Karawang menyebabkan anekdot tersebut muncul.
Jika ada yang mengatakan memang sekarang lagi musimnya jalan berlubang dan rusak karena faktor curah hujan tinggi, itu bukanlah suatu alasan tepat, karena hujan itu sudah ada musimnya sejak jaman nenek moyang kita dahulu.
Namun, patut dipertanyakan adalah seberapa bagus kualitas jalan yang di bangun Pemerintah Daerah Karawang terutama ketika menghadapi musim penghujan?
Sudah semestinya Pemda Karawang harus mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan menunjukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, sehingga dapat dinikmati masyarakat Karawang dalam jangka waktu lama.
Jika melihat fenomena yang ada, kesan yang sekarang muncul adalah pembangunan berbasis tambal sulam, pembangunan semacam ini sungguh tidak efektif dan efisien, karena disinyalir membuang waktu serta anggaran, juga merugikan masyarakat banyak sebagai pengguna jalan.
Sebagai warga Karawang tentunya publik tahu bagaimana ketika kita memasuki Kota Karawang, setelah keluar pintu tol Karawang Barat, entah itu pengendara motor maupun mobil akan disambut dan disuguhkan oleh kontur jalan tidak rata dan berlubang tanpa marka jalan yang jelas, sembari kanan kiri jalan dihadapkan pada pemandangan truk-truk maupun bus-bus yang terparkir 'ilegal', sehingga berdampak pada terganggunya lalu lintas jalan.
Lalu, munculnya kubangan lumpur di sepanjang pinggiran jalan, dan merusak konstruksi jalan , ditambah para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan sekitar pinggiran jalan, seakan semakin menyempurnakan pemadangan kumuh yang ada.
Pemda Karawang sudah semestinya peka, bahwa Jalan Interchange Tol Karawang Barat merupakan etalase pintu masuk menuju gerbang Kota Karawang. Seiring dengan pertumbuhan pembangunan yang menunjukkan geliatnya mulai dari perumahan, apartemen, hotel, tempat kuliner dan mall, ini semestinya diimbangi dengan penataan jalan dan kerapihan tanaman di sepanjang pinggiran jalan.
Jika hal ini dibiarkan terlalu lama, bisa mengakibatkan semacam bom waktu, karena pertumbuhan pembangunan perkotaan yang berkembang pesat, tidak diiringi oleh pembangunan infrastruktur jalan yang memadai, serta tata kelola lalu lintas buruk menjadi biang kerok kemacetan (salah satunya kemacetan di pembukaan Resinda Park Mall).
Kita dapat melihat dan membayangkan ketika pagi dan sore hari menjelang, jalanan sekitar Interchange Tol Karawang Barat sampai gerbang tol Karawang Barat kerap dihampiri kemacetan yang begitu krodit, sehingga menyita waktu bagi masyarakat yang hendak beraktifitas.
Sedikit bergeser ke pusat kota mendekati Lapangan Karangpawitan, kita akan dihadapkan pada kendaraan trayek angkot yang berhenti dan mangkal di pinggiran jalan, tak ayal berujung kemacetan, apa lagi menjelang anak sekolah SMP maupun SMA pulang sekolah.
Itu merupakan gambaran kecil permasalahan Karawang di seputaran Kota Karawang, lalu bagaimana kondisi pembangunan di sekitaran pelosok maupun daerah ujung pesisir Karawang. Sebut saja seperti akses jalan di daerah, seperti Pakisjaya, Batujaya, Cibuaya, Pedes, Pangkalan, Ciampel, maupun Cilamaya. Belum lagi, pasar tradisional yang tidak tertata dengan baik dan semerawut, seperti Pasar Rengasdengklok yang tak pernah ditata.
Sebagian kecil gambaran permasalahan Karawang di atas, hanya dapat dijawab dan diatasi oleh pemimpin yang memiliki visi jelas, karena salah satu sumber keberhasilan seorang pemimpin adalah memiliki konsistensi dalam membumikan visi (gagasanya) menjadi realitas dengan mengerahkan segala sumber daya dan potensi pengikutnya (birokrat) untuk mewujudkan segala visinya.
Sebagai pemimpin Karawang yang telah dipilih melalui proses demokrasi (Pilkada), tentunya publik sangat menaruh harapan besar akan implementasi visi misinya, layaknya ketika diucapkan pada masa-masa kampanye yaitu, mampu mewujudkan pembangunan Karawang yang lebih baik.
Pemimpin yang memiliki visi sebenarnya tidak mesti melulu terbelenggu oleh permasalahan keterbatasan anggaran. Jika, kita sedikit mengintip APBD Karawang Tahun 2017 mencapai Rp 4,1 Triliun.
Sudah seharusnya Karawang berbangga diri memiliki anggaran lebih besar, jika dibandingkan dengan APBD daerah tetangganya yaitu Kabupaten Purwakarta yang hanya memiliki APBD Tahun 2017 sebesar Rp 1,9 Triliun.
Tidak usah di bandingkan dengan Kota Bandung seperti kemampuan Ridwan Kamil dalam mengelola anggaran pembangunan, ternyata di bandingkan dengan pengelolaan anggaran pembangunan Purwakarta saja Karawang kalah jauh dalam membangun.
Secara kasat mata hal itu dapat kita rasakan, misalnya ketika berkunjung ke Purwakarta disaat kita keluar pintu tol Purwakarta mata sudah disambut dengan jalan mulus dan marka jalan jelas, sembari dipinggiran jalannya tertata rapi tanaman hias yang nampak indah di pandang mata.
Belum lagi, di tengah keterbatasan anggaran ternyata Kabupaten Purwakarta mampu membangun jalan Lingkar Barat yang panjangnya mencapai 67 km, segera menyusul pembangunan jalan Lingkar Timur sepanjang 150 km.
Jika dilihat dari kedekatan jarak Karawang-Purwakarta dan kedekatan secara 'politik' Bupati Karawang dan Bupati Purwakarta. Sudah seharusnya pemimpin Karawang belajar secara langsung tentang kiat-kiat pembangunan Purwakarta, jadi jangan didekatkan secara 'politik' (kepentingan) saja, tetapi Karawang harus mampu mencontoh komitmen membangun Purwakarta.
Dalam rangka pembangunan Karawang, penulis memiliki saran terhadap pemimpin Karawang. Pertama, diperlukan komitmen pemimpin Karawang dalam membangun untuk mewujudkan visinya yaitu, dengan melakukan politik anggaran bersama legislatif secara baik dan maksimal. Artinya, pemimpin Karawang harus berani mengambil kebijakan popular (pembangunan infrastruktur) dengan anggaran lebih besar lagi.
Kedua, dalam mendukung komitmen kerjanya untuk membangun serta menciptakan kertertiban, perlu dilakukanya MoU serta kerjasama dengan Muspida Karawang. Hal ini penting, agar pembangunan berjalan terarah dan saling terkontrol dengan baik.
Ketiga, pemimpin Karawang harus mampu mengadopsi program kerja daerah-daerah lain yang dianggap sukses, agar dapat diimplementasikan di Kabupaten Karawang tentunya dengan perhitungan dan tujuan matang.
Keempat, pemimpin Karawang jangan terjebak budaya seremoni yang lebih menekankan pada motto 'AIS' (Asal ibu senang), lebih baik ditekankan pada budaya proses dengan harapan segala masalah-masalah yang muncul di lapangan pemimpin dapat meresponnya dengan cepat.
Kelima, dengan belanja pegawai yang mencapai Rp 1,5 triliun, sudah seharusnya pemimpin Karawang menuntut para birokrat atau pelayan masyarakat meningkatkan kinerjanya secara maksimal dan profesional, dalam mendukung pembangunan Karawang sesuai dengan harapan visi pemimpinnya.
Semoga tulisan dan kritik membangun yang disertai solusi ini dapat memberikan pandangan maupun gagasan segar bagi pemimpin Karawang untuk membangun Karawang ke depan, masih tersisa waktu 3,5 tahun lagi untuk berbenah lebih terarah, karena keberhasilan seorang pemimipin tidak hanya saat dia sedang menjabat melainkan, ketika sudah tidak menjabatpun publik dapat merasakan hasil pembangunan atau karyanya. (**)
