KARAWANG, KarawangNews.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei bersama Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari memantau langsung melalui udara kondisi banjir Karawang, Rabu (17/11/2016) siang.
Pemantauan menggunakan helikopter bersama Deputi II Tanggap Darurat, Tri Budiarto, Sekertaris Daerah Karawang Teddy Rusfendi dan Kepala BPBD Karawang, Asip Suhendar. Pantauan udara ini menindaklanjuti hasil rapat bersama BBWS dan SPDA, Selasa (16/11/2016) kemarin di Aula Kantor Bupati Karawang.
"Setelah kami meninjau langsung, salah satu dampak banjir disebabkan sungai sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena hampir di seluruh sungai terjadi pendangkalan," kata Willem.
Menurut Willem, ketika dicermati Sungai Citarum dan Cibeet sudah lama kering, sehingga banyak ditanami oleh masyarakat sekitar, juga banyak pabrik-pabrik pembuat bata di sepanjang sungai yang tanahnya diambil dari sungai, sehingga tata ruang sepanjang sungai tidak tertib.
Dijelaskan Williem, solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak bencana banjir adalah dengan melakukan normalisasi tempat-tempat yang kritis, seperti tikungan sungai di sepanjang sungai Citarum, pekerjaan ini bisa memakan waktu sampai tahun 2019.
"Kami juga sepakat untuk melaksanakan rapat koordinasi tingkat provinsi yang dihadiri 7 kabupaten yang dilintasi sungai itu," jelasnya.
Lebih lanjut Willem memaparkan, Pemerintah Daerah Karawang perlu melakukan langkah langkah antisipatif, karena bulan Desember 2016 hingga Januari 2017 intensitas curah hujan akan sangat tinggi.
"Early warning harus diperkuat, untuk meningkatkan kesiap siagaan operasionalisasi posko dan dukungan logistik, sebab status Kabupaten Karawang saat ini dan beberapa kabupaten lainnya adalah darurat banjir," ujarnya.
Di tempat sama, Ahmad Zamakhsyari menyatakan, untuk penanganan banjir ini harus ada pembagian tugas antara instansi vertikal, yaitu kehutanan agar merawat hutan lindung, BBWS dan PJT II menjaga bibir sungai agar jangan dirusak warga, juga melakukan pemeliharaan rutin. Sedangkan tugas pemerintah daerah yaitu menjaga ruang terbuka hijau, lahan sawah dan hutan, agar tidak menjadi perumahan, termasuk normalisasi drainase.
Pada kesempatan tinjauan langsung ini, BNPB memberikan anggaran bantuan sebesar Rp 250 juta, bantuan tersebut untuk bantuan logistik, untuk mendukung operasional posko dan mendukung upaya darurat banjir. Simbolis bantuan diberikan langsung kepada wakil bupati. (Nina)
