KARAWANG, KarawangNews.com - Untuk mengatasi banjir, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang terintegrasi bagi 7 kabupaten yang wilayahnya dilintasi Sungai Citarum, juga melakukan penataan ruang terbuka hijau dan mem-ploting anggaran penanganan banjir tahun 2017.
Demikian diungkapkan Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari (Jimmy) saat memimpin rapat pembahasan bencana banjir di ruang rapat Kantor Bupati Karawang, bersama Muspida, DPRD, BNPD, BPMPD, BBWS serta kepala OPD Pemkab Karawang, Rabu (16/11/2016) siang. Jimmy juga akan membuat surat edaran larangan pemanfaatan di bantaran sungai.
"Kabupaten Karawang merupakan wilayah hilir dari Keberadaan Sungai Citarum yang hulunya dari Bandung dan Sungai Cibeet hulunya dari Bogor," kata Jimmy.
"Kabupaten Karawang merupakan wilayah hilir dari Keberadaan Sungai Citarum yang hulunya dari Bandung dan Sungai Cibeet hulunya dari Bogor," kata Jimmy.
Untuk penanganan banjir lebih lanjut, Jimmy meminta agar digelar rapat kembali dengan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat, agar semua kabupaten-kabupaten yang dilalui dua sungai ini sama-sama membuat kebijakan yang terintegrasi, agar bisa menyelesaikan masalah banjir yang selalu berulang tiap tahun.
Kata Jimmy, tujuh kabupaten tersebut adalah Bogor, Purwakarta, Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Cianjur dan Karawang.
"Jadi, tujuh kabupaten itu harus terintegrasi untuk mengatasi banjir Citarum," kata Jimmy. (rls/spn)
