BeritaKarawang.com - Awal tahun 2010 ini, penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kecamatan Rengasdengklok akan dilaksanakan, diantaranya lapak-lapak yang dibangun di atas fasilitas umum.
Disebut-sebut, penertiban akan dilaksanakn Januari ini. Namun begitu, Bisa jadi rencana itu tidak berjalan mulus. Pasalnya, sejumlah pegadang mengaku masih belum sependapat dengan rencana penggusuran PKL.
Rencana ini berdasar atas tiga kebijakan yang tertera pada dua lembar lampiran surat edaran, diantaranya himbauan dari Bupati Karawang dengan No: 300/6367/HK-SPP tanggal 31 Desember 2008, perihal larangan mendirikan lapak tempat usaha di atas fasilitas umum.
Surat itu dikuatkan, edaran Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Karawang No. 511.23/729/Dal. Ops. tanggal 25 Juli 2007, perihal Angkeran, juga Hasil Rapat Koordinasi Kasi Trantib se Kab Karawang pada 30/12/2009.
Rencana ini berdasar atas tiga kebijakan yang tertera pada dua lembar lampiran surat edaran, diantaranya himbauan dari Bupati Karawang dengan No: 300/6367/HK-SPP tanggal 31 Desember 2008, perihal larangan mendirikan lapak tempat usaha di atas fasilitas umum.
Surat itu dikuatkan, edaran Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Karawang No. 511.23/729/Dal. Ops. tanggal 25 Juli 2007, perihal Angkeran, juga Hasil Rapat Koordinasi Kasi Trantib se Kab Karawang pada 30/12/2009.
Sayangnya, rencana itu justru masih tetap saja dinilai tidak relevan, lantaran rencana penertiban dianggap mempersempit aktifitas pedagang meskipun mengenai hal ini dikabarkan penyelesaiannya sudah dilewati melalui musyawarah sebanyak tiga kali.
Hingga Minggu (3/1/2010) PKL menanggapi dingin atas sikap pemerintah yang dianggap belum selaras itu. Dan diantara PKL banyak yang menggerutu atas rencana tersebut. Seperti dikatakan seorang pedagang, Ade (30), PKL disekitar Karanganyar, Pasar Rengasdengklok ini mengaku belum mau digusur. Ia sendiri menunggu kebijakan pemerintah tentang wacana relokasi yang digulirkan bersamaan dengan rencana penertiban. (*)
