FKGBDT di ruang Komisi A DPRD Karawang mengadukan nasibnya.
BeritaKarawang.com - Sebanyak 84 guru bantu daerah terpencil se-Kabupaten Karawang meminta kejelasan tentang pengangkatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada gubernur, mengingat pengangkatan Dacil dilakukan gubernur sejak 1 Juli 2005 lalu.
Seperti dijelaskan Ketua FKGBDT (Forum Komunikasi Guru Bantu Daerah Terpencil) Karawang, Endang Kartiwa, Senin (21/12/2009) siang, bupati pernah menjanjikan ketika paripurna beberapa hari akan mencairkan honor bagi guru Dacil pada 23 Desember 2009 besok, yaitu honor yang selama 6 bulan sejak Juli hingga Desember 2009 belum diterima guru Dacil.
Kata dia, MoU pencairan honor untuk guru Dacil dari Didikpora Karawang sudah diserahkan ke bagian keuangan Pemda Karawang, untuk itu pihaknya meminta penjelasan tentang hal itu. Namun, hingga siang ini belum ada ketegasan dari Pemda. "Sebelumnya kami menerima Rp 750 ribu, sekarang katanya naik jadi Rp 900 ribu perbulan," ujarnya.
Dalam hal ini, pihaknya meminta bantuan DPRD untuk bisa menyelesaikan persoalan yang dianggapnya sudah terkatung-katung dan mencemaskan. Selain meminta honor yang dibayar, pihaknya pun minta ketegasan tentang status pegawai. "Yang kami harapkan, bupati memiliki kebijakan terhadap guru Dacil. Kalau memang ada kebijakan di Pemda Karawang, kami meminta kebijakan Bupati Karawang," jelasnya.
Diketahui, sesuai otonomi daerah Gubernur Jawa Barat melimpahkan kewenangan pengangkatan guru Dacil pada daerah masing-masing. Untuk itu, FKGBDT Karawang meminta status mereka pada bupati. (*)
