BeritaKarawang.com - Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar kembali didaulat untuk menjadi nara sumber terkait Pemerintahan dan Kepemimpinan Dalam Reformasi Birokrasi. Kali ini, beliau menjadi salah satu pembicara dalam acara Temu Nasional dan Seminar Nasional Sewindu Pelaksanaan Tugas Purna Praja 09 IPDN, di Kampus IPDN, Jatinangor, Jumat (6/11).
8upati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakan, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan (HTAG) bangsa Indonesia berasal dari dalam negeri, yaitu ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan barisan sakit hati, serta dari luar negeri, yaitu globalisasi dan iptek. "Salah satu yang harus diwaspadai adalah barisan sakit ati yang akan selalu mensoroti hasil-hasil pembangunan," jelasnya.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan, perlu ada upaya untuk mensikapi permasalahan tersebut sehingga tidak tercipta instabilitas dalam pemerintahan, melalui reformasi birokrasi. Diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas sdm, membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pembangunan harus bisa dirasakan oleh masyarakat, netralitas para pegawai negeri, serta kematangan partai politk. "Ini adalah kunci dalam pemerintahan dan reformasi birokrasi," imbuhnya.
Bupati melanjutkan, keberhasilan sangat tergantung pada faktor pemimpin, seperti Bupati, Gubernur, maupun Presiden. Dengan demikian, sangat penting bagaimana upaya merubah dan mereformasi birokrasi sehingga tidak menjadi feodal, melainkan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. "Kuncinya tergantung pada peminpinnya," jelasnya.
Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri, Diah Anggraeni, SH, MM yang membuka seminar tersebut mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk evaluasi guna membentuk kader pemerintahan yang mempunyai kualitas pemerintahan dan kepemimpinan yang dapat diandalkan. "Terlebih saat ini cukup banyak kritik terhadap jajaran birokrasi," jelasnya.
Diah menambahkan, terdapat kebutuhan nyata akan adanya penyegaran dalam berbagai aspek pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik yang lebih baik. Pamong Praja memegang posisi strategis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. "Perlu adanya Pamong Praja yang profesional dalam tugas dan mampu menjaga netralitas dalam memberi pelayanan," tambahnya.
Sementara itu, selain Bupati Dadang S. Muchtar, seminar tersebut juga menghadirkan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Mayjen. Purn. Prijanto. Prijanto dalam pengarahannya mengatakan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam reformasi birokrasi.
Diantaranya adalah dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, membangun pelayanan prima, memberdayakan masyarakatm membangun infrastruktur perkotaan, serta membangun lingkungan kehidupan yang dinamis. (*)
