*Desa Ajukan Infrastruktur Masyarakat
PEDES, RAKA - Kunjungan kerja reses dua anggota DPRD H. Tono Bahtiar dan Ayatullah menjadi titik terang bagi Kepala Desa Karangajaya, Kecamatan Pedes, pertemuan dua wakil rakyat dengan aparat desa itu membahas tentang infrastruktur masyarakat yang hingga kini belum terealisasikan, padahal kepala desa sudah sering mengajukan fasilitas desanya ke Pemda Karawang.
Selama ini, Kades Mamat Rokhmat mengaku hampir jarang keliling kampung, karena setiap dia berkunjung, warganya selalu mempertanyakan realisasi pembangunan desa yang pernah dijanjikan pemerintah, semisal perbaikan jalan lingkungan, saluran air persawahan dan lainnya. "Dengan adanya reses ini saya berharap banyak pada dewan supaya semua ajuan yang lama tidak direalisasikan bisa terwujud," ujarnya.
Namun begitu, Mamat Rokhmat pun mengaku pembangunan yang telah dilaksanakan Bupati Karawang Drs. Dadang S. Muchtar sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, terlebih prioritas pembangunan bupati merupakan kebutuhan warga, diantaranya pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Dan pada kesempatan temu wicara dengan dua dewan itu, kades menginginkan supaya penyaluran bantuan dalam bentuk apapun harus melibatkan desa.
Kata Mamat, selama ini penyaluran bantuan tidak pernah diketahui desa, seperti distribusi pupuk maupun pembangunan jalan-jalan lingkungan. Dia mencontohkan, penyaluran pupuk kini tidak lagi melalui desa, tapi langsung ke petani. Selain itu pekerjaan apapun dari Bina Marga maupun Cipta Karya kini tidak melapor ke desa, sehingga desa buta terhadap pekerjaan tersebut.
Kata dia, desa ingin melakukan pengawasan mengenai penyaluran pupuk. Dulu memang segala bentuk penyaluran pupuk pasti melewati desa dengan tanda tangan desa, tapi sekarang tidak lagi melalui desa. Camat dan desa tidak dilibatkan lagi, sehingga harga melambung bahkan penyaluran pupuk itu banyak diselewengkan. Dia mengusulkan supaya pengaluran pupuk melalui pemerintahan desa. "Tolonglah kalau ada penyaluran pupuk, desa harus tahu," ujarnya.
Ditempat sama, Tono Bahtiar menjelaskan, tahun 2010 akan diparipurnakan KUA PPAS pada Oktober 2009 ini, dia akan mengusulkan pada pemerintah Karawang seumpamanya plot Bina Marga dan Pengairan Karawang sekitar Rp 300 miliar pada anggaran 2010, maka pihaknya akan memperjuangkan apa yang jadi aspirasi pemerintah desa untuk pemerataan pembangunan desa di Kabupaten Karawang. Untuk itu, harus dialokasikan dana sebesar Rp 500 juta/setiap desa untuk diberikan kesempatan pemerintah desa agar melakukan pembangunan yang jadi prirotias desa tersebut.
Dari 300 desa di Kabupaten Karawang, lanjutnya, dengan anggaran Rp 500 juta/desa maka dana yang harus dipersiapkan dari APBD 2009 untuk pemerataan itu adalah Rp 150 miliar. Kemudian, pagu yang Rp 150 miliarnya lagi diprogramkan pada pagu Dinas Bina Marga sesuai prioritas pembangunan Kabupaten Karawang. Namun begitu, pembangunan desa itu pelaksananya tetap pada Dinas Bina Marga Karawang sesuai aturan dan perundang-undangan yang ada, dengan pemerataan pembangunan hingga ke desa ini akan mengurangi kesenjangan di masyarakat.
Kata Tono, ada beberapa desa yang hingga lima tahun ini tidak pernah tersentuh progam fisik pembangunan, diantaranya Kecamatan Pakisjaya dan Kecamatan Cilebar, ini sesuai yang telah diutarakan dalam forum reses DPRD Dapil IV di kantor Kecamatan Batujaya kemarin yang dihadiri semua camat dan kepala desa se-wilayah Dapil IV.
Usai temu wicara dengan aparat desa Karangjaya, dua wakil rakyat tersebut melanjutkan perjalanan resesnya bersama wakil rakyat di Dapil IV lainnya meninjau langsung kondisi abrasi yang terus menggerus pesisir pantai utara Karawang di Kecamatan Cibuaya, delapan anggota dewan itu diantaranya Royke Benta Sahetapy dari Partai Gerindra, Dedi Sudrajat dari PKS, Nurlela Saripin dari PBB, Ayatullah dan Tono Bahtiar dari PDI Perjuangan, H. Ishak dari PKB, Didin Saefudin dari Golkar dan Nurjaman dari Partai Demokrat. (spn)
