+IMG_1615-735719.JPG)
"Pemerintah sudah memberikan dana bantuan yang efektif bagi masyarakat, semisal honor guru ngaji, tapi kenyataannya dana itu tidak sepenuhnya sampai ke tangan yang berhak, para oknum aparat desa dan kecamatan selalu mencari jalan untuk memotong, yang seharusnya guru ngaji menerima Rp 800 ribu, kenyataannya hanya mendapat Rp 400-600 ribu setelah dipotong dengan dalih pemerataan yang kenyataannya di lapangan tidak ada pemerataan," kata Ketua LSM Kompak Korwil II Rengasdengklok, Mukron, Kamis (15/10) siang.
Kata Mukron, pemotongan yang dilakukan itu hanya untuk pengalihan yang tujuannya untuk kepentingan pribadi. Honor guru ngaji saja dipangkas, lanjutnya, padahal mereka hanya mendapat uang itu setahun sekali. Dia berharap semua masyarakat, LSM dan Pers memantau setiap dana pemerintah yang turun, jangan sampai dana pemerintah jatuh ke kantong pribadi. "Apalagi dalam waktu dekat dana desa akan segera cair, dikhawatirkan terjadi penyimpangan," kata dia.
Seperti kasus yang terjadi di Desa Kedungjeruk, Kecamatan Cibuaya yang sudah dilaporkan oleh masyarakat Kedungjeruk kepada Kejari Karawang, kepala desanya sekarang dalam proses hukum karena telah menyalanggunakan ADD dan BLT. "Penyelewengan ADD juga akibat lemahnya pengawasan dari tingkat kecamatan dan kabupaten, sehingga terkesan ada konspirasi, termasuk proyek Cipta Karya dan Bina Marga yang banyak ditemukan kualitas yang buruk, bahkan pengawasnya jarang ada di tempat proyek yang sedang dilaksanakan," tukasnya. (*)
