+IMG_1789-765350.JPG)
KARAWANG NEWS - Dikotomi sekolah negeri dan swasta harus dihilangkan, keduanya harus diberi kesempatan untuk memperoleh perhatian sesuai undang-undang yang menyatakan pendidikan adalah tanggungjawab negara. Kebijakan pemerintah harus mengakomodir kepentingan kedua sekolah tersebut, karena keduanya telah memberikan kontribusi.
Demikian kata Kepala SMK Perbankan Indonesia (PI) Karawang, Bambang Pranowo, S.Pd, Rabu (21/10) siang. Dijelaskannya, seharusnya tidak ada perbedaan negeri swasta, semua harus diberi kesempatan. Menurutnya, yang lebih memprihatinkan ketika saat tertentu pemerintah bicara tidak ada dikotomi, tapi di saat lain muncul yang diutamakan dan yang dibelakangkan.
Kendati begitu, Bambang menyadari, memang kendala dikotomi itu adalah dari anggaran, tapi bagaimapun pemerintah, sekolah dan masyarakat harus sinergis mencari solusi untuk mengatasi ketimpangan anggaran itu. Meski begitu, ada atau tidak ada anggaran itu, SMK Perbankan Indonesia yang bernaung dibawah payung YGCI (Yayasan Gema Cendikiawan Indonesia) tetap komitmen mengambangkan kualitas pendidikan, karena memiliki program yang pasti.
"Tapi semuanya memang butuh proses dan kita pun tidak perlu nunggu bantuan-bantuan, karena yang sebenarnya kita hadapi kedepan memang tuntutan lingkungan yang begitu kompleks, artinya kemajuan teknologi akan terus menjauh meninggalkan kita," ujarnya.
Namun begitu, pihaknya tetap terbuka dari partisipasi, jika ada bentuk bantuan sangat diterima, tapi bukan berarti tidak ada bantuan lembaga pendidikan tidak akan maju. Menurutnya, bantuan saat ini hanya beberntuk stimulus atau dorongan saja, jika ada bantuan yang tidak mencukupi kebutuhan yang ada, makanya perlu menambahkan kekurangannya yang sangat relatif dari lembaga pendidikan sendiri.
"Sekarang pemerintah sudah mempunyai komitmen yang jelas dan sudah sangat bagus, tapi masih kelihatan masih ada dikotomi antara negeri dan swasata. Memang butuh waktu panjang untuk menghilangkan dikotomi itu," jelasnya. (*)
