+IMG_0481-743877.JPG)
"Baiknya program pergi haji gratis di Kecamatan Kutawaluya dilanjutkan, mengingat program ini sudah dinilai baik oleh masyarakat, melalui program ini warga miskin punya kesempatan pergi haji. Persoalan yang terjadi kemarin di kecamatan ini bukan salah masyarakat, tetapi pengelolaannya yang kurang baik, tapi saya harap program ini diteruskan," kata Wakil BPD Sindangmukti, Kecamatan Kutawaluya, H. Tatang Sihabudin, kepada RAKA, kemarin.
Menurutnya, program haji gratis ini tidak menjadi beban bagi masyarakat, mereka tidak keberatan menyisihkan Rp 12 ribu perbulan dengan niat shodaqoh, tidak berharap uang itu kembali karena sudah disedekahkan bagi pemenang haji gratis, syukur-syukur dia sendiri yang mendapatkannya. Ditandaskannya, harga rokok sehari lebih mahal dibanding uang shodaqoh setahun. Untuk itu sangat keliru jika program ini dihentikan begitu saja. "Tidak ada satu warga pun yang meminta uang itu dikembalikan, mereka mendukung program ini. Yang harus dibenahi adalah pengurusnya," jelasnya.
Dia yakin, jika program ini dihentikan masyarakat akan kecewa. Saking bagusnya program ini, H. Tatang Sihabudin sampai mengumpamakan program ini harus dilaksanakan meski yang mengikutinya cuma seorang, karena dia menganggap banyak warga miskin yang ingin melaksanakan ibadah haji, tapi tidak mampu mengingat kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. "Nanti, pelaksananya jangan melibatkan aparat desa, tapi langsung disetorkan ke BRI (Bank Rakyat Indonesia), namun warga ini terdata pada administrasi desa sebagai peserta shodaqoh," ucapnya.
Diketahui, program haji gratis gagasan mantan Camat Kutawaluya Drs. Heri Paryono sempat disorot Kejaksaan Negeri Karawang, karena uang shodaqoh Rp 12 ribu pertahun dipungut dari dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dipotong ketika BLT dicairkan di kantor desa. Mengingat dana pemerintah itu harus steril dari potongan, maka pungutan tersebut dipermasalahkan dan mencemari program haji gratis, sehingga program ini sempat dibubarkan. Padahal, program ini tidak perlu dibubarkan, kecuali manajemen pengelolaan uangnya yang harus dibenahi. (spn)
