KARAWANG NEWS - Nelayan harus punya asuransi, karena profesi mereka sangat berbahaya ketika mengarungi lautan. Mereka berjuang di tengah gelombang dan badai besar untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat, tapi ekonomi mereka tetap sulit, apalagi ketika bahaya mengancam mereka.
Demikian ditandaskan Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, H. Tono Bahtiar, Senin (6/7) siang. Menurut dia, hak-hak nelayan termasuk asuransi jiwa nelayan harus dicukupi oleh dinas perikanan, apalagi sekitar dua minggu lalu ada nelayan Kecamatan Tirtajaya yang hilang di laut dan belum kembali pulang. "Kesulitan nelayan ini sebuah potret kelam bagi Kabupaten Karawang, saya akan memprotect di APBD kabupaten untuk mengasuransikan para nelayan, karena mereka memiliki keyakinan bekerja sebagai nelayan untuk mencukupi ekonomi, mereka juga perlu perlindungan," ujarnya.
Tak bisa dipungkiri lagi, nelayan termasuk pahlawan devisa melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, mereka harus mendapat tunjangan suransi dari APBD kabupaten dan provins. Pemerintah, lanjutnya, harus bisa menjamin kelangsungan hidup nelayan supaya mereka bekerja dengan nyaman. "Mereka melaut untuk memenuhi kewajiban keluarga juga pajak pada pemerintah," jelasnya.
Jika seandainya para nelayan yang ada di pesisir Kabupaten Karawang seperti di Tanjungpakis, Tambaksari, Sedari, Cemarajaya, Sungaibuntu, Cilebar, Betokmati, Ciparage, Pasir Putih dan di Muara Baru diberikan asuransi gratis dengan polis untuk bermacam-macam kecelakaan, maka nelayan akan lebih sejahtera dan tidak perlu cemas selama mengarungi lautan lepas. Kata Tono, dalam waktu dekat, para ketua TPI (Tempat Pelelangan Ikan) akan diundang oleh DPRD Karawang untuk membawa data jumlah para nelayan mereka, termasuk para pengurus TPI se-kabupaten supaya didata Dinas Peternakan dan Kelautan Kabupaten Karawang untuk dijadikan sebagai bahan usulan dari dinas itu kepada panitia anggaran eksekutif dan legislatif.
"Program itu harus masuk dalam pembiayaan APBD Kabupaten Karawang, saya selalu anggota DPRD yang mewakili enam kecamatan di daerah pesisir akan menjadikan program ini sebagai prioritas dan harus menjadi prioritas bagi Pemda Karawang juga," ungkapnya.
Di tempat terpisah, seorang nelayan asal Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Arman (45) mengungkapkan, setiap hari dia menabur jaring di tengah laut, dia akan sangat senang jika memang Pemda Karawang menganggarkan dana di APBD untuk asuransi kecelakaan. Diakuinya, memang pekerjaan nelayan ini bergelut dengan gelombang. Selain hasilnya untuk keluarga, nelayan pun harus membayar distribusi pajak daerah di TPI.
"Ya, mudah-mudahan saja itu bisa terealisasi, jika benar ini program Pemda Karawang, berarti pemerintah sudah melirik nasib nelayan yang selama ini serba kurang," tukasnya. (spn)
