-791778.JPG)
*Untuk Mengurangi Kemacetan
RENGASDENGKLOK, RAKA - Rutinitas kemacetan lalu lintas di Kota Rengasdengklok harus diakhiri dengan membuat jalur 'outer ring road' atau cincin luar jalan kota, yaitu dengan membangun jalan raya sepanjang tanggul saluran induk dari Karang Anyar hingga Bedeng.
Angkutan umum jurusan Rengasdengklok-Tanjungpura berjalan searah melingkari kota, yaitu dari arah Tanjungpura kemudian masuk ke dalam kota sambil mencari penumpang yang akan ke Tanjungpura dan terus menuju jembatan Karang Anyar. Dari jembatan itu, angkot belok ke jalan raya tepian saluran induk dan keluar di Bedeng, setelah itu angkot melanjutkan perjalanan ke Tanjungpura. Jadi, tidak akan ada angkot yang saling berlawanan arah di dalam Kota Rengasdengklok.
Sementara, angkot jurusan Rengasdengklok-Pedes tetap mangkal di Karang Anyar dan angkot jurusan Rengasdengklok-Batujaya mangkal di Cikangkung seperti biasanya. Mobil-mobil pribadi bisa bebas lalu lalang di dalam kota, mengingat diantara penyebab kemacetan yang terjadi di Rengasdengklok adalah angkot jurusan Rengasdengklok-Tanjungpura.
Kemacetan di Rengasdengklok bukan hal baru bagi masyarakat, terlebih sejak pukul 06.00-09.00 WIB, sepanjang 1 km dari Cikangkung hingga kantor Telkom Rengasdengklok berjejer kendaraan 0 km/jam. Bisa dibayangkan, hanya untuk menempuh 2 km itu, kendaraan roda empat harus menghabiskan waktu 30-60 menit. Dengan dibukanya akses jalan di pinggiran saluran induk Rengasdengklok yang melewati bekas lahan relokasi pasar PT. Kaliwangi, maka akan menjawab permasalahan kemacetan itu.
Macet yang tiada pernah ada solusinya ini jelas selalu merugikan para karyawan, pelajar, pegawai negeri dan masyarakat lainnya yang butuh waktu cepat sampai ke tempat tujuan. Diketahui, kemacetan ini akibat pasar tumpah yang menggelar lapak di sepanjang Jalan Raya Rengasdengklok, mulai dari jembatan Karang Anyar hingga ke depan kantor Kecamatan Rengasdengklok. Ditambah semua kendaraan tumplek di jalan itu secara berlawanan yang mengakibatkan macet total. Tidak hanya itu saja, kemacetan pun merugikan warga Dusun Warudoyong, Desa Rengasdengklok Selatan, jika sebelum jam 6.00 WIB mereka tidak segera mengeluarkan mobilnya, puluhan pegawai yang bermukim di dusun itu terjebak.
Seorang tokoh masyarakat Rengasdengklok Jiji Makriji (40) membenarkan jika pemerintah harus membangunan jalan 'outer ring road' untuk mengurangi kemacetan akibat pedagang, becak dan angkot yang tidak teratur. Jika pemerintah diam terpaku dan membiarkan hal ini berlarut, untuk selamanya Rengasdengklok akan terus macet. "Jika pemerintah tidak bisa merealisasikan hal ini, jelas masyarakat akan sangat kecewa, karena selama ini warga selalu menganggap pemerintah tidak pernah turun tangan untuk membenahi kemacetan di Rengasdengklok," jelasnya kepada RAKA, Sabtu (13/6) siang.
Di tempat sama, Ketua Forum Pemuda Dengklok Bersatu, Obay Sobari SPd mengungkapkan, pihaknya akan membuka solusi untuk menata wilayah utara Karawang. Penataan ini tidak sebatas tata ruang Rengasdengklok, juga menyangkut ekonomi kerakyatan, lingkungan, pertanian, nelayan, buruh dan lainnya. Forum yang beranggotakan para pemuda, mahasiswa, sarjanan dari Rengasdengklok dan sekitarnya ini akan rutin membahas persoalan wilayah utara Karawang tiap bulan. Hasilnya akan disampaikan pada Pemda Karawang, Pemprov Jabar dan pusat.
Mengomentari hal ini, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, H. Tono Bahtiar mengatakan disela pertemuannya dengan Forum Pemuda Dengklok Bersatu, untuk membenahi tata ruang Rengasdengklok dia akan mengaktifkan peran serta para anggota DPRD terpilih, mengingat sejak lama Rengasdengklok selalu menerima angaran terbatas, apalagi Rengasdengklok ini akan merupakan kota kecil dan penyanggah daerah wilayah utara Karawang lainnya, terlebih Rengasdengklok merupakan pusat tata niaga bahkan kota ini hidup 24 jam.
Menurut Tono, jalan 'outer ring road' ini bisa mengurangi permasalahn kemacetan di Jalan Raya Rengasdengklok. Untuk itu, Pemda Karawang harus mengalokasikan di anggaran perubahan tahun 2009 sekarang. Kata dia, Pemda Karawang jangan hanya melaksanakan proyek seperti perbaikan kantor-kantor pemerintahan yang manfaatnya hanya dirasakan kalangan tertentu, beda dengan fasilitas umum yang dirasakan semua masyarakat. (spn)
