RENGASDENGKLOK, RAKA - Proyek pemerintah harus diawasi ketat oleh pihak pemerintah, jangan sampai terjadi konspirasi antara pemborong dan pengawas Bina Marga. Demikian kata Korwil II LSM Kompak Rengasdengklok, Mukron kepada RAKA, Kamis (4/6) siang.
Selama ini, lanjutnya, LSM Kompak menduga ada konspirasi antara kedua pihak itu. Dengan begitu, dia meminta pada pemerintah untuk menidak tegas para pelaku yang akan merugikan anggaran negara dengan cara nakal di proyek perbaikan jalan. "Kita akan terus mengawasi proyek pembangunan infrasturtur di Kabupaten Karawang ini," ujarnya.
Diakuinya, pihaknya sudah mengantongi beberapa temuan penyimpangan proyek yang terindikasi tidak sesuai dengan bistek, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan hal itu pada bupati dan kejaksaan. Kendati begitu, dia pun tetap akan mendukung pembangunan yang dilakukan pemborong jika pelaksanaannya baik, bahkan dia akan melindungi proyek itu dari pemerasan ormas (organisasi masyarakat) dan preman yang hanya ingin meminta jatah.
Kata Mukron, banyak yang berasumsi, proyek di Karawang ini dihalang-halangi oleh ormas dan preman yang minta jatah pembangunan tersebut. Ditegaskannya, supaya para pelaksanan dan rekanan tidak risau dan merasa takut menghadapi hal itu, jika ada oknum mengatas namakan organisasi atau premanisme dan menghambat proyek pemerintah agar dilaporkan pada yang berwenang. "Jangan takut, dan pemerintah harusnya menindak tegas oknum itu, saya pun meminta pada kepolisian untuk menindak tegas, tapi para rekanan itu jangan coba-coba untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, karena LSM kompak akan terus mengawasi pembangunannya," tegasnya.
Lebih lanjut dia memaparkan, anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan itu adalah uang negara untuk kepentingan rakyat. Harusnya, semua proyek berkualitas, tidak hanya seumur jagung. Jika semua proyek dilaksanakan dengan baik, maka Pemda Karawang tidak akan terlalu banyak menguras dana akibat pelaksanaan yang nakal itu. "Saya minta kepada initasi terkait dan penegak hukum untuk menidak segala penyimpangan pelaksanaan proyek jalan," ucapnya.
Dan organisasi yang menghalangi harus ditindak tegas, juga pemborong yang nakal, karena anggaran tiap tahun untuk infrastruktur itu sangat besar, jangan sampai kualitas buruk dan menghamburkan uang negara. "Pihak kepolisian harus bertindak tegas organisasi atau preman yang mengganggu, termasuk anggota LSM Kompak yang terlibat menghalang-halangi," jelasnya. (spn)
