RENGASDENGKLOK, RAKA - Banyak pihak berharap, pemerintahan demokrasi di Indonesia mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, berdasarkan asumsi bahwa semakin demokratis, rakyat akan kian sejahtera. Berbagai model demokrasi pun dicoba. Mulai dari Demokrasi terpimpin ala Soekarno. Demokrasi Pancasila ala Soeharto, Demokrasi ala Habibi, hingga Demokrasi Liberal ala reformasi.
Demikian kata pemerhati politik, Kholid Al Kautsar kepada RAKA, Rabu (3/6) siang. Namun, hasil yang diharapkan tak kunjung tiba. Rakyat tetap saja tidak menikmati buah berdemokrasi selain hanya hingar bingarnya pesta demokrasi. Terbukti, 60 tahun Indonesia merdeka lebih dari 30 persen penduduk Indonesia tidak memiliki kakus. Lebih dari 100 juta penduduk belum memiliki akses air minum yang layak. Angka kemiskinan berada pada angka sekitar 17 persen jika menggunakan standar nasional. Namun jika standar yang digunakan adalah Bank Dunia, lebih banyak lagi warga negara Indonesia yang miskin.
Demokrasi yang dikejar sangat mudah menjurus pada defiensi demokrasi. Proses transisi tersebut pada akhirnya menghalangi reformasi ekonomi. Bahkan reformasi ekonomi itu cenderung dimanipulasi oleh elit penguasa dan akhirnya menjebak proses transisi menjadi lahirnya otoritarianisme baru.
Proses demokrasi justru mampu menyedot potensi ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lebih luas, hanya demi ongkos politik. Menarik kiranya mengutip pernyataan Samuel Hutington tahun 1996, bahwa demokrasi tidak selalu merupakan pilihan terbaik karena ia dapat menimbulkan inefiensi dan ketidakpastian.
Para pengamat politik menilai biaya pemilu tahun ini terlalu besar. Jika ditotalkan, penyelenggaraan pemilu dan biaya yang dikeluarkan oleh parpol dan calegnya, angkanya bisa mencapai Rp 50 triliun. Ini hampir sama dengan anggaran untuk mengatasi kemiskinan yang berjumlah sekitar Rp 57 triliun. Padahal rakyat tidak merasakan langsung biaya yang besar itu. Lagi-lagi yang diuntungkan para pengusaha, bukan rakyat jelata.
Tak mengherankan, jika krisis ekonomi di Indonesia tidak kunjung usai setelah 10 tahun berlalu. Ironisnya, di tengah keterpurukan ekonomi seperti ini banyak berseliweran mobil-mobil mewah dan pembangunan gedung-gedung megah. Mereka inilah kelompok yang diuntungkan dalam demokrasi sekarang. Ingat, bahwa demokrasi adalah sarana bagi liberalisasi perdagangan menancapkan kukunya di Indonesia. (spn)
