CILEBAR, RAKA - Belum setahun, jalan antar kecamatan yang baru diperbaiki sudah banyak yang rusak. Selain kondisi tanah yang labil, kerusakan ini diduga kuat akibat pemborong yang nakal. Hal itu dinyatakan lansung Korwil LSM Kompak, Ahmad Mukron kepada RAKA, Senin (1/6) siang.
Jalan antar kecamatan itu rusak meski kendaraan yang melaluinya hanya kendaraan biasa dan sepeda motor, karena wajar jika jalan rusak akibat truk bermuatan besar. Namun, meskinya setiap jalan yang dihotmix harus kuat dan tidak mudah keropos meski diguyur hujan.
"Saya akan menindak tegas semua penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan para pemborong dan akan menegur pengawas yang diketahui bekerjasama dalam kecurangan ini, saya tidak akan segan-segan untuk melaporkan hal ini ke kejaksaan dan bupati," tegasnya.
Bahkan dia prihatin melihat kinerja pengawas dari UPTD Bina Marga Rengasdengklok yang seolah diam apabila menemukan kesalahan pekerjaan pada salah satu proyek jalan yang berada di wilayah utara Karawang. Kata Muhron, pengawas ini lebih banyak diam dan tidak mempedulikan apakah pekerjaan itu benar atau tidak sesuai bistek.
Pemborong jalan ini, akunya, terkesan hanya memikirkan keuntungan belaka, tanpa memperhatikan kwalitas pekerjaan yang sesuai dengan draft yang ada. Dan terkadang ditemukan kecurangan saat proyek jalan dilakukan dengan mengurangi volumenya. "Kekurangan volume itu kadang sengaja dilakukan pemborong supaya untung," ujarnya.
Di tempat terpisah, seorang anggota LSM Kompak, Sarif menyayangkan jika anggaran pemerintah untuk perbaikan jalan di Kabupaten Karawang yang terbilang besar itu jatuh ke pemborong nakal, terbukti di beberapa jalan Kecamatan Cilebar yang belum lama diperbaiki kini sudah rusak lagi. Seperti proyek peningkatan jalan antara Desa Pojok Laban dan Pusaka Jaya Selatan, kerusakan jalan itu akibat pengawas yang tidak tegas.
Dan teguran ini dinyatakan serius oleh LSM Kompak, beberapa kali pihaknya juga sering menegur oknum-oknum tersebut agar mereka bekerja sesuai fungsinya sebagai pengawasan proyek-proyek yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Karawang. "Kalau setiap ada pelanggaran selalu diam apa jadinya jalan di kabupaten ini," jelasnya. (sigit)
