RENGASDENGKLOK, RAKA - Dibandingkan dengan masa Orde Baru, kondisi stabilitas politik di era reformasi ini tidaklah lebik baik. Justru banyak konflik horisontal ketika kran kebebasan dibuka. Bahkan banyak pihak khawatir, saat ini muncul kebebasan tanpa batas.
Demikian dijelaskan pemerhati politik, Kholid Al Kautsar, kepada RAKA, Kamis (4/6) siang. Menurutnya, konflik-konflik pemilihan kepala daerah bisa menjadi contoh. Di Tuban, kantor bupati dibakar. Di Maluku Utara, dua kubu sampai sekarang terus bermusuhan, tidak hanya di level elit tapi sampai 'grass root' dan bersifat fisik. Perang antar kampung hampir menjadi pemandangan sehari-hari.
Kasus tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat menjadi potret paling nyata praktik demokrasi di Indonesia. Muncul kelompok-kelompok penekan yang menggunakan kekuatan fisik untuk mencapai tujuannya. Anarkisme sudah menjadi budaya baru. Tampaknya Indonesia telah masuk pada fase baru, yakni mobokrasi yaitu kekuasaan yang dikendalikan mob, yakni kerumunan yang secara emosional dan irasional muncul untuk menjalankan aksi-aksi penuh destruksi.
Ketika ada pihak yang dianggap membuat kesalahan dan tidak memenuhi kehendak dari kerumunan yang agresif itu, pihak yang dimaksud pun dikeroyok, dipukuli atau di hajar beramai-ramai hingga ajal. Dampak instabilitas ini memang nyata. Bahkan di penghujung tahun 2006 Wapres Jusuf Kalla pernah melontarkan pernyataan, bahwa demokrasi bukanlah faktor utama yang diharapkan pengusaha.
Demokrasi yang awalnya digunakan sebagai sarana untuk memperlicin masuknya investasi dari luar negeri ternyata menghasilkan ketidakstabilan politik dalam negeri. "Bayangkan saja, tenaga kerja mudah demontrasi, masyarakat mudah marah, mudah merusak dan mudah memblokir," ucapnya. (spn)
