KUTAWALUYA, RAKA - Pemotongan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah umum dilakukan semua desa se-Kabupaten Karawang dan beberapa daerah lainnya. Peserta BLT di Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya menerima uang bersih Rp 125 ribu dari Rp 200 ribu yang mereka terima dari petugas Pos. Sisanya dihibahkan untuk non BLT dan sodaqoh haji gratis.
Dijelaskan Kaur Kesra Sampalan, Ahmad Basuni kepada RAKA, Selasa (12/5) di sela pencairan BLT di kantor desanya, pemotongan itu berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat. Data peserta BLT di desa ini sebanyak 601 KK (Kepala Keluarga), sedangkan non BLT yang akan mendapat dana hibah sebanyak 1.415 KK. "Data penerima BLT yang punya kartu dan yang tidak di desa ini sama dengan jumlah data raskin 2.016 KK," tukasnya.
Pihak desa, lanjut Ahmad Basuni, tidak memaksa bagi warga yang tidak mau sodaqoh dan infak haji gratis dari program kecamatan ini. Pemotongan untuk non BLT sesuai kesepakatan diantara warga peserta BLT dan non BLT. Peserta BLT dipotong Rp 75 ribu, pemotongan itu termasuk Rp 12 ribu untuk infak dan sodaqoh haji gratis bagi peserta BLT dan sisanya Rp 63 ribu untuk uang hibah bagi non BLT.
Di Desa Kalangsuria, Kecamatan Rengasdengklok, pemilik kartu BLT dipaksa menyisihkan Rp 100 ribu untuk menutup warga non BLT yang jumlahnya lebih besar. Di desa ini tercatat peserta BLT sebanyak 430 KK, sedangkan non BLT sebanyak 1.870 KK. Pemerataan ini, merupakan kesepakatan bersama untuk menghibahkan sebagian dana BLT kepada warga non BLT. "Peserta BLT menghibahkan Rp 100 ribu ke non BLT," kata Kepala Desa Kalangsuria, Maman Somantri.
Sementara itu, masyarakat penerima BLT bisa bernapas lega meski uang yang mereka terima terbilang sedikit. Kendati begitu, penyaluran dana ini berlangsung baik. Dan penerima BLT tidak terlalu berdesak-desakan saat mengambil BLT dan loket pembayarannya dibuka di kantor desa setempat. Pembagian dana BLT ini dibagikan secara marathon oleh pihak Pos. Sehari, pembayaran BLT di satu kecamatan dilakukan di dua desa.
Diketahui, BLT mulai dibagi rata yaitu pada tahap kedua tahun 2005 lalu, itu dilakukan untuk alasan keamanan, setelah banyak terjadi kericuhan warga yang kontra terhadap pembagian BLT yang mereka anggap tidak merata. Dana bantuan langsung tunai ini tidak dibagikan secara utuh kepada peserta BLT, tapi dibagi rata kepada warga yang dianggap miskin tetapi tidak terdata sebagai penerima BLT.
Sejumlah warga mengaku mendapatkan uang setengahnya dari jumlah uang BLT yang seharusnya mereka terima. Mereka hanya pasrah dan menerima kesepakatan bersama. Guna memperkecil konflik, perangkat desa tidak ikut dalam proses pembagian BLT. Pembagian dilakukan tokoh masyarakat dan perwakilan warga. (spn)
Dijelaskan Kaur Kesra Sampalan, Ahmad Basuni kepada RAKA, Selasa (12/5) di sela pencairan BLT di kantor desanya, pemotongan itu berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat. Data peserta BLT di desa ini sebanyak 601 KK (Kepala Keluarga), sedangkan non BLT yang akan mendapat dana hibah sebanyak 1.415 KK. "Data penerima BLT yang punya kartu dan yang tidak di desa ini sama dengan jumlah data raskin 2.016 KK," tukasnya.
Pihak desa, lanjut Ahmad Basuni, tidak memaksa bagi warga yang tidak mau sodaqoh dan infak haji gratis dari program kecamatan ini. Pemotongan untuk non BLT sesuai kesepakatan diantara warga peserta BLT dan non BLT. Peserta BLT dipotong Rp 75 ribu, pemotongan itu termasuk Rp 12 ribu untuk infak dan sodaqoh haji gratis bagi peserta BLT dan sisanya Rp 63 ribu untuk uang hibah bagi non BLT.
Di Desa Kalangsuria, Kecamatan Rengasdengklok, pemilik kartu BLT dipaksa menyisihkan Rp 100 ribu untuk menutup warga non BLT yang jumlahnya lebih besar. Di desa ini tercatat peserta BLT sebanyak 430 KK, sedangkan non BLT sebanyak 1.870 KK. Pemerataan ini, merupakan kesepakatan bersama untuk menghibahkan sebagian dana BLT kepada warga non BLT. "Peserta BLT menghibahkan Rp 100 ribu ke non BLT," kata Kepala Desa Kalangsuria, Maman Somantri.
Sementara itu, masyarakat penerima BLT bisa bernapas lega meski uang yang mereka terima terbilang sedikit. Kendati begitu, penyaluran dana ini berlangsung baik. Dan penerima BLT tidak terlalu berdesak-desakan saat mengambil BLT dan loket pembayarannya dibuka di kantor desa setempat. Pembagian dana BLT ini dibagikan secara marathon oleh pihak Pos. Sehari, pembayaran BLT di satu kecamatan dilakukan di dua desa.
Diketahui, BLT mulai dibagi rata yaitu pada tahap kedua tahun 2005 lalu, itu dilakukan untuk alasan keamanan, setelah banyak terjadi kericuhan warga yang kontra terhadap pembagian BLT yang mereka anggap tidak merata. Dana bantuan langsung tunai ini tidak dibagikan secara utuh kepada peserta BLT, tapi dibagi rata kepada warga yang dianggap miskin tetapi tidak terdata sebagai penerima BLT.
Sejumlah warga mengaku mendapatkan uang setengahnya dari jumlah uang BLT yang seharusnya mereka terima. Mereka hanya pasrah dan menerima kesepakatan bersama. Guna memperkecil konflik, perangkat desa tidak ikut dalam proses pembagian BLT. Pembagian dilakukan tokoh masyarakat dan perwakilan warga. (spn)
