"SAYA sudah tekankan pada kepala desa, supaya pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) diberikan kepada pemilik kartu BLT sesuai aturan, tapi memang kenyataan di masyarakat berkata lain. Kemarin, penyaluran BLT di beberapa desa diatur langsung oleh masyarakat melalui musyawarah dengan membentuk panitia penyaluran BLT oleh tokoh masyarakat," kata Kasi Kesos Kecamatan Tirtajaya, Soleh S. Gunawan, kepada RAKA, Selasa (19/5) siang di ruang kerjanya.
Diakuinya, meski pemerintah memiliki aturan baku penyaluran BLT, tetap saja tidak bisa searah dengan keinginan masyarakat, terutama yang bukan peserta BLT atau non BLT. Memang, selama ini banyak RTM (Rumah Tangga Miskin) yang tidak tercatat sebagai peserta BLT. Dengan begitu, supaya tidak ada kesenjangan sosial, maka pemerataan dilakukan dengan dasar atas musyawarah mufakat semua unsur pemerintah desa dan masyarakat sendiri.
Pada pembagian BLT kemarin, lanjutnya, tidak melibatkan aparat desa kecuali kepala dusun dan RT, karena hanya mereka yang mengetahui kondisi masyarakat. Sedangkan aparat desa lainnya hanya memonitor proses BLT. Dia menceritakan, musyawarah yang dihasilkan sebelum pencairan BLT adalah membentuk panitia penyaluran BLT oleh peserta BLT dan non BLT, yaitu orang-orang yang dipercaya mengurus bantuan tunai tersebut. "Mereka berembuk bersama dengan pengawasan LPM dan BPD masing-masing desa," ujarnya.
Beda dengan tahun lalu, panitia penyaluran BLT adalah LPM dan BPD, tapi sekarang berbeda, semuanya diserahkan kepada masyarakat, mengingat persoalan bantuan tunai ini sangat ditakuti jika ada sesuatu hal yang dianggap penyimpangan. "Bukan berarti masyarakat tidak percaya pada aparat desa, tapi aparat desa ini takut mengelola bantuan tunai itu, kecuali RT dan kadus yang dilibatkan, karena mereka yang tahu percis kondisi masyarakatnya," jelasnya.
Memang idealnya pencairan BLT ini dilakukan di kantor pos, tapi kasihan juga kepada warga yang rumahnya jauh dan memang kalau di kantor pos akan terjadi desak-desakan. Kalau di kantor desa, setidaknya masyarakat bisa diawasi langsung dan masyarakat tidak terlalu banyak merogoh uang transoprt lagi.
Diakuinya, potongannya BLT di masing-masing desa bervariasi, rata-rata Rp 100 ribu, dari uang itu dibagikan ke warga non BLT. Kata Soleh, sebagian masyarakat telah ikhlas menghibahkan dana BLT yang dia terima untuk tetangganya yang tidak memiliki kartu BLT. Mengomentari data BLT 2005, diakuinya data itu dianggap sudah usah, karena banyak masyarakat yang sebelumnya miskin kini ekonominya telah dianggap mampu, begitu pun sebaliknya. "Tapi meski mereka dianggap mampu, tetap saja tidak mau dihapus sebagai peserta BLT," imbuhnya. (spn)
