Dalih Meredam Gejolak Sosial
JAYAKERTA, RAKA - Pemotongan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah dianggap lumrah, karena jika warga miskin lainnya yang tidak terdaftar sebagai peserta BLT tidak kebagian uang BLT imbasnya akan terjadi gejolak sosial. Seperti yang pernah terjadi pada kucuran BLT tahap awal tahun 2005 lalu, warga miskin yang tak terdata marah dan ngamuk.
Demikian kata Sekdes Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, Sarimin kepada RAKA, Rabu (13/5) siang di sela pembagian BLT di desanya. Kata dia, sebanyak 1.007 KK (Kepala Keluarga) yang memiliki kartu BLT di desanya, menghibahkan Rp 50 ribu untuk keluarga miskin lainnya dari Rp 200 ribu yang mereka terima dari petugas Pos. Non BLT di Ciptamarga tercatat 1.826 KK. "Pembagian untuk non BLT, menunggu jumlah uang yang terkumpul, kemudian akan dibagikan merata," ujarnya.
Kata dia, setelah pencairan BLT beberapa bulan lalu hingga kini ada 150 KK peserta non BLT baru, mereka adalah suami-istri yang cerai kemudian memiliki kartu keluarga masing-masing. Dan hampir semua warga di desanya mendapat uang BLT, kaya maupun miskin. "Yang menolak uang BLT hanya terhitung 5 KK saja, selebihnya menerima. Tapi, ada juga keluarga mampu memberikan uang BLT yang didapatnya kepada tetangganya yang miskin," ucapnya.
Menurut dia, masyarakatnya memang sangat mengharapkan BLT, karena uang ini mereka gunakan untuk menutup kebutuhan keseharian. Kendti begitu, pihaknya tetap akan menerima ketentuan pemerintah, apakah BLT ditiadakan atau diteruskan pada tahun mendatang. "Kita melakukan potongan Rp 50 ribu karena ikut desa lain, jangan sampai jumlah pemotongan memberatkan pemilik kartu BLT," jelasnya.
Di Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, peserta BLT tercatat 1.322 KK dan non BLT sebanyak 3.022 KK, di desa ini pemotongan BLT sebesar Rp 100 ribu untuk pemerataan, hitungan kasar uang yang akan diterima non BLT Rp 40 ribu/KK. "Itu pun kalau peserta BLT mau menghibahkan Rp 100 ribu-nya semua," kaya Sekdes Karyasari, Suryadi di tempat kerjanya.
Kata Suryadi, yang punya kartu telah tanda tangan dan menyetujui pemotongan untuk pemerataan kepada non BLT. Sehari sebelumnya, peserta BLT mendapat undangan untuk mengambil kartu BLT dan langsung dicairkan di kantor desa melalui petugas Pos. "Jika tidak ada pemotongan akan beresiko pada desa. Pemotongan ini berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama," katanya.
Sementara itu, di Desa Sindangkarya, Kecamatan Kutawaluya, pemotongan BLT Rp 50 ribu/KK dari pemilik kartu BLT sebanyak 601 KK untuk pemerataan kepada warga non BLT sebanyak 697 KK. Masih di kecamatan sama, sebanyak 496 peserta BLT di Desa Mulyajaya dipotong Rp 50 ribu untuk warga miskin non BLT sebanyak 600 KK. Di Kecamatan Jayakerta, sebanyak 1.147 KK peserta BLT di Desa Medang Asem tak luput dari potongan Rp 50 ribu untuk pemerataan pada 2.080 KK warga miskin lainnya. (spn)
