RENGASDENGKLOK, RAKA - Kerusakan jalan tidak hanya merugikan waktu tempuh, tetapi juga kepada persoalan perekonomian secara umum. Bisa dibayangkan rusaknya jalan di beberapa daerah Kabupaten Karawang mengemuka di awal tahun ini dan kerusakan jalan itu semakin bertambah tiap bulannya.
Pantauan RAKA sepekan ini, rusaknya jalan pun berakibat naiknya harga kebutuhan pokok, terutama di daerah-daerah pesisir, tak terelakkan nainya harga kebutuhan ini membuat para ibu rumah tangga menjerit karena harus mengeluarkan biaya ekstra. Singkat kata, diakui atau tidak, perekonomian rumah tangga terganggu.
Jika ekonomi rumah tangga keluarga terganggu, masyarakat juga akan kena dan ujung-ujungnya adalah pemerintah juga terganggu, karena akan banyak masyarakat yang menuntut perbaikan jalan pada pemerintah. "Sudah waktunya para pejabat terkait di negeri ini menggelar rapat-rapat teknis dan koordinasi untuk mencari jalan keluar dari persoalan ini," kata warga Dengklok, Kosasih kepada RAKA, Jumat (29/5) siang.
Kata Kosasih, jalan-jalan tidak akan pernah bagus jika beban muatan barang tak terkendali. Jika seperti ini, maka selamanya jalan akan rusak. Departemen Pekerjaan Umum sendiri sudah melakukan survei tahun lalu tentang penyebab kerusakan jalan. Hasilnya, ditemukan bahwa kelebihan muatan mengurangi umur ekonomis pemakaian jalan. "Yang seharusnya kuat 10 tahun hanya kuat 1,5 - 2 tahun," ujarnya.
Dengan kondisi itu, hampir bisa dipastikan, kondisi kerusakan jalan, terutama jalan daerah di setiap kecamatan di Kabupaten Karawang bisa dikatakan hampir merata. Tentunya untuk memperbaiki jalan ini akan memakan dana yang tidak sedikit. Contoh jalan rusak yang bisa dikemukakan, seperti jalan provinsi di Jalan Raya Batujaya, tepatnya antara Desa Kertasari dan Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok, jalan ini amblas dan miring tajam, tak sedikit truk bermuatan barang khawatir terjungkal jika melewati jalan tersebut.
Masalah serupa terjadi di beberapa kecamatan, sebagian besar jalan kecamatan rusak, terlebih jalan poros desa. Di Kecamatan Cibuaya, hampir jalan poros desanya tidak ada yang nyaman dilalui. Jika diguyur hujan, jalan-jalan di kecamatan ini dipenuhi lumpur. Persoalannya kini, mengapa kerusakan jalan tersebut sepertinya tidak pernah selesai setiap tahun.
Warga lainnya, Samsuri menjelaskan, jika persoalan tonase muatan angkutan ditonjolkan, otomatis departemen lain yang bertanggung jawab dari aspek regulasi itu yakni Departemen Perhubungan (Dephub) tidak tinggal diam. Dephub sebagai regulator harus bisa mengatasi hal ini, karena hampir 90 persen kendaraan truk dan barang yang melintas di seluruh jalan melanggar ketentuan dan lolos dari setiap jembatan timbang yang dilaluinya.
Dan sudah keharusan, pemerintah daerah menjaga jalan agar lebih terjaga. Namun, persoalannya kini adalah bagaimana mekanisme pengawasan di lapangan. Ini tampaknya akan menjadi pekerjaan tersendiri yang masih menjadi tanda tanya besar. Dan memang masih rumit karena soal penegakan hukum terhadap pelanggaran, harus ada kontribusi nyata dari pihak terkait, khususnya mereka yang berwenang, yaitu Dinas Perhubungan bersama jajaran di lapangan seperti kepolisian. (spn)
