.JPG)
RENGASDENGKLOK, RAKA - Pemilu 9 April 2009 lalu, suhu politik memang memanas. Masing-masing partai telah menklaim keberhasilan pembangunan menjadi daya angkat untuk perolehan suara. Semua masyarakat dipertontonkan saling klaim keberhasilan swasembada beras melalui iklan partai politik di televisi.
Demikian kata pakar politik, Kholid kepada RAKA, Minggu (19/4) siang. Kata dia, setidaknya ada tiga parpol yang mengklaim keberhasilan swasembada pangan atau beras sebagai hasil keringat kader-kader mereka. Setelah Partai Golkar mengklaim di bawah kepemimpinan Wakil Presiden yang juga ketua Umum Golkar, M. Jusuf Kalla untuk pertama kalinya Indonesia bisa mengekspor beras. Kemudian disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menampilkan iklan bahwa otak keberhasilan Indonesia mendongkrak produksi padi adalah Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, kader PKS.
Kemudian, gerah melihat klaim dua partai tersebut, Partai Demokrat tidak mau kalah bersaing. Akhirnya meluncurkan juga iklan klaim swasembada beras. Sejauh mana sebenarnya keberhasilan produksi padi. Dari hasil survei Badan Pusat Statistika (BPS), Angka Sementara (ASEM) produksi padi 2008 sebesar 60,25 juta ton Gabah Kering Giring (GKG). Dibandingkan produksi 2007, terjadi peningkatan sebanyak 3,09 juta ton GKG atau sekitar 5,41 persen.
Kenaikan produksi tersebut terjadi karena peningkatan luas panen seluas 161. 520 hektar (ha) atau 1,33 persen dan juga produktivitas sebesar 1,90 kwintal/ha atau 4,04 persen. Kenaikan produksi padi tahun lalu terdapat di beberapa provinsi, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa barat dan Sulawesi tengah.
Iklan yang mengklaim keberhasilan swasembada beras itu tidak pantas dilakukan. Seharusnya yang berhak mengklaim adalah petani. Aneh kerja keras petani justru diklaim hasil kerja keras satu partai. Lagi pula upaya meningkatkan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan rakyat seharusnya merupakan tugas dan kewajiban pemerintah. Apakah pemerintah berhasil atau tidak, biarkan rakyat yang memberikan penilaian. Sungguh lucu, sekarang ini yang terjadi pemerintah menilai pekerjaannya sendiri.
"Apakah keberhasilan Indonesia mencapai Swasembada beras membuat petani bangga, tidak. Petani hingga kini masih tetap menghadapi kesulitan, bahkan Sebagian besar petani Indonesia termasuk dalam kategori rumah tangga miskin (RTM). Dari hasil sensus BPS jumlah rumah tangga petani (RTP) yang masuk kategori petani gurem mengalami peningkatan," katanya.
Misalnya pada sensus 1993 jumlah rumah tangga petani sebanyak 20,518 juta dengan RTP gurem sebanyak 10,69 juta. Pada sensus 2003 jumlah RTP naik menjadi 24,04 juta dan yang masuk kategori gurem juga naik menjadi 13,25 juta RTP. Padahal catatan BPS, pada 2008, total rumah tangga miskin (RTM) di Indonesia mencapai 18,5 juta. Artinya, sebagian besar RTM adalah petani. Dengan kondisi masih banyak petani miskin, pemerintah dan ketiga parpol tersebut seharusnya merasa malu mengklaim keberhasilan di atas penderitaan petani. (spn)
