"Pemilu lima tahunan hanya sekedar rutinitas demokrasi. Secara statistik pun, pemilu tak memberi pengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Indikatornya bisa dilihat dari Human Development Index (HDI) atau Index Pembangunan Manusia (IPM) yaitu salah satu metode yang dipergunakan untuk mengukur kondisi pembangunan manusia sebuah negara," kata guru SMAN 1 Batujaya, Kholid Al Kautsar, kepada RAKA, Kamis (16/4) siang.
Dia menjelaskan, berdasarkan penilaian HDI ini, posisi Indonesia tergolong menyedihkan. Dari negara-negara yang diteliti oleh UNDP (United Nations Development Programme), Indonesia masih berada pada urutan di atas 100. Sebelumnya, pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan 110 dari 177 negara, dengan indeks 0.697, merosot dari posisi sebelumnya di urutan 102 dengan indeks 0.677 pada tahun 1999. Posisi ini cukup jauh dibanding negara-negara tetangga, seperti Malaysia urutan 61, Thailand urutan 73, Filipina urutan 84 dan Vietnam urutan 108. Pada tahun 2006 mengalami kemajuan berada di urutan 108, mengalahkan Vietnam.
Capaian tersebut berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura, Brunei dan Malaysia yang masuk pada kategori negara dengan HDI level tinggi. Sudah bisa dipastikan negara-negara yang mempunyai capaian HDI tinggi mempunyai tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih tinggi. Tahun 2007, posisi Indonesia tak beranjak, tetap pada urutan 108, tapi malah tergeser Vietnam yang baru seumur jagung membangun.
Jika dibandingkan antara Orde Baru dan Orde Reformasi, ada capaian yang unik. Ternyata HDI tahun 1996, yakni pada zaman Soeharto yang mencapai peringkat 102, lebih tinggi dibandingkan pada masa reformasi. Bila kondisi ekonomi masyarakat Indonesia ini tertinggal, tidak demikian halnya dengan politiknya. Indonesia dianggap sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
"Tak heran Presiden SBY pun sempat mendapat penghargaan dari Asosiasi Internasional Konsultan Politik yang berbasis di Amerika Serikat. Indonesia dianggap sebagai negara Muslim yang bersungguh-sungguh melaksanakan demokrasi. Namun demokrasi yang dibanggakan itu tak berdampak yang signifikan pada kesejahteraan rakyat. Jauh kondisinya dibanding negara-negara tetangga," jelasnya. (spn)
