-777872.JPG)
"Kondisi Kabupaten Karawang sekarang sudah bagus, terutama dari sisi pendidikan yang sudah kita sudah tuntaskan dengan menyelesaikan perbaikan sarana gedung untuk SD, SMP dan SMA. Kita (Pemkab dan DPRD, red) secara konsisten jadi pelopor dana pendamping BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang besarannya signifikan. Untuk SD swatsa dan negeri Rp 2500/bulan, SMP Rp 10 ribu/bulan dan yang lebih hebat lagi pada Juli 2009 Pemda Karawang akan hapus DSP (Dana Sumbangan Pembangunan) SMA dan SMK negeri," kata anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, H. Deden Darmansyah, kepada RAKA, Senin (30/3) siang.
Di bidang kesehatan, lanjutnya, mungkin baru rumah sakit swasta yang ada di Karawang yang mampu memberikan pelayanan gratis bagi keluarga miskin (gakin). Mengenai infrastruktur, hampir jalan poros desa sudah diperbaiki, meski kini tergerus dan rusak lagi akibat banjir. Dan di tahun 2009 ini, sudah diplot Rp 10 miliar untuk pijaman kios dan PKL (Pedagang Kaki Lima). Menurutnya, bupati dan DPRD Karawang sudah cukup maksimal memberi pelayanan pada publik.
"Yang jadi persoalan sekarang, bagaimana Pemda Karawang mempermudah perijinan pada pengusaha dan investor. Menurut pengamatan saja, mekanisme perijinan masih belum maksimal dalam hal standar, waktu dan tarif. Kalau perijinan ini bisa diberikan secara maksimal, maka lengkaplah Pemda Karawang (membangun kesejahteraan masyarakat, red). Di mata saya, Pemda Karawang sudah sangat kredibel dan memuaskan," ungkapnya.
Dia memaparkan, dari 2.98.000 jiwa usik masyarakat Kabupaten Karawang, sebanyak 729 ribu jiwa usik bermata pencaharian di pertanian. Sementara sisanya diperdagangan dan industri. Kedepan, akunya, konsentrasi Pemda Karawang harus tercurah pada pertanian, diantaranya infrastruktur pertanian maupun pinjaman bergulir untuk petani. Soal abrasi, Deden mengatakan, persoalan ini harus melihat siapa yang berwenang menangani hal ini, ada kewenangan daerah untuk mengatasi abrasi termasuk pengerukan saluran air yang dangkal di wilayah Cikampek, yaitu Sungai Citarum dan akan sungai Cikarang Gelang yang harus jadi prioritas perbaikan. Sementara prioritas di wilayah utara Karawang, yaitu perbaikan jalan dengan dibeton, karena tanahnya yang tidak stabil.
"Untuk kesinambungan program Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat, maka diperlukan wakil rakyat yang memang paham betul kondisi Kabupaten Karawang dari partai manapun, tentunya yang bisa membawa misi Karawang ke tingkat Provinsi. Terutama mengingatkan gubernur tentang janji kampanye dia mengenai pembebaskan biaya pendidikan 12 tahun, karena selama ini cuma Karawang saja yang mampu bebaskan DSP SMK dan SMU negeri (di tahun 2009 ini, red), tinggal nanti bagaimana wakil rakyat membebaskan iuran SPP sekolah tiap bulannya, karena pendidikan dan kesehatan sesungguhnya merupakan tanggungjawab negara," jelasnya. (spn)
