"Pembangunan yang dilaksanakan bupati saat ini manfaatnya sudah bisa dirasakan masyarakat, tapi waktu 5 tahun pembangunanan tidaklah cukup. Siapapun pimpinannya nanti, pembangunan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur harus dilanjutkan, ditambah program pembangunan baru lainnya, supaya Kabupaten Karawang tumbuh dan berkembang," kata anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Karawang, H. Deni Nuryadi SH, kepada RAKA, Jumat (20/3) siang.
Masih program pembangunan yang harus dituntaskan pemerintah kabupaten, provinsi dan dinas terkait, yang paling penting saat ini adalah membantu kesulitan para petani, produksi mereka kian makin merosot. Diantara penyebab anjloknya produksi dan penghasilan mereka karena unsur hara tanah akibat pupuk kimia berlebih, juga infrastruktur saluran air yang kurang memadai. Dia berharap, semua petani menggunakan pupuk organik supaya tanah persawahan tidak jenuh akibat keseringan ditabur pupuk kimia.
Bicara soal tata ruang Rengasdengklok, Ketua Komite SMKN 1 Rengasdengklok ini menegaskan, masih perlu penataan pasar dan infrastrukturnya, artinya menata ruang Kota Rengasdengklok supaya lebih baik. Menurutnya, Kota Rengasdengklok jangan keterusan semerawut seperti sekarang, harus ada penataan, diantaranya tentang relokasi pasar. Pembangunan relokasi pasar Dengklok ini harus mendapat kesepakatan bersama, antara pemerintah dan pelaku usaha. "Saya adalah bagian dari rakyat. Yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana membangun Dengklok kedepan," ujarnya.
Dan ekonomi kerakyatan harus berjalan, terutama untuk memakmurkan para pedagang di Pasar Rengasdengklok. Diakuinya, memang harusnya pasar Dengklok punya lembaga keuangan, jangan sampai rentenir menguasai pedagang. "Jika ekonomi kerakyatan ini bisa berjalana baik, semua elemen termasuk pengangguran bisa usaha, apalagi mencari lepangan pekerjaan saat ini sulit. Saat ini ekonomi kerakyatan memang sudah berjalan, tapi diharap bisa lebih berkembang lagi melalui bank pasar. Maksudnya, di pasar ini harus ada lembaga keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, supaya pedagang tidak terjerat rentenir," jelasnya. (spn)
